Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Pembinaan terhadap Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Sejahtera (UPPKS) tidak hanya diarahkan untuk peningkatan perekonomian keluarga namun juga keselamatan konsumen.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Hj. Anisah Rasyidah di Amuntai, Senin mengatakan, perlunya pendataan kelompok usaha keluarha binaan DPPKBD melalui program UPPKS.
"Pendataan dari DPPKBD maupun inisiatif sendiri dari kelompok usaha keluarga untuk mendaftarkan usahanya diperlukan agar memudahkan pembinaan termasuk pembinaan dari SKPD terkait seperti dari Dinas Kesehatan tentang keamanan pangan dari penggunaan bahan tambahan dan pewarna berbahaya," ujar Anisah.
Anisah mengatakan, berbagai usaha keluarga yang pada umumnya banyak menjual berbagai produk makanan olahan maupun kemasan bermerk diharapkan mendapat pembekalan pengetahuan tentang keamanan pangan disamping pengetahuan lain di bidang pemasaran.
Kepala bidang Keluarga Sejahtera Vivi Suprihatini menjelaskan latar belakang pelaksanaan pelatihan bagi UPPKS dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga berencana, sebagai wadah untuk membangun usaha rumah tangga.
"Pelatihan diharapkan dapat neningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan usaha rumah tangga," katanya.
Pelatihan yang diberikan berupa manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar kesehatan dan keamanana pangan.
Bagaimanapun, kata Vivi, pemerintah melalui DPPKBD berupaya menjaga citra dan nama baik Program UPPKS dan kelangsungan usaha keluarga berencana agar tidak ternodai kasus keamanan pangan dan produk yang dijual oleh anggota UPPKS.
"Karenanya melalui Program UPPKS kita upayakan terwujud keluarga sejahtera melalui kemandirian usaha yang berkesinambungan," pungkasnya.
Sebanyak 40 peserta dari 10 kecamatan mengikuti kegiatan pelatihan manajemen usaha UPPKS .
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Hj. Anisah Rasyidah di Amuntai, Senin mengatakan, perlunya pendataan kelompok usaha keluarha binaan DPPKBD melalui program UPPKS.
"Pendataan dari DPPKBD maupun inisiatif sendiri dari kelompok usaha keluarga untuk mendaftarkan usahanya diperlukan agar memudahkan pembinaan termasuk pembinaan dari SKPD terkait seperti dari Dinas Kesehatan tentang keamanan pangan dari penggunaan bahan tambahan dan pewarna berbahaya," ujar Anisah.
Anisah mengatakan, berbagai usaha keluarga yang pada umumnya banyak menjual berbagai produk makanan olahan maupun kemasan bermerk diharapkan mendapat pembekalan pengetahuan tentang keamanan pangan disamping pengetahuan lain di bidang pemasaran.
Kepala bidang Keluarga Sejahtera Vivi Suprihatini menjelaskan latar belakang pelaksanaan pelatihan bagi UPPKS dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga berencana, sebagai wadah untuk membangun usaha rumah tangga.
"Pelatihan diharapkan dapat neningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan usaha rumah tangga," katanya.
Pelatihan yang diberikan berupa manajemen pemasaran dan pengetahuan seputar kesehatan dan keamanana pangan.
Bagaimanapun, kata Vivi, pemerintah melalui DPPKBD berupaya menjaga citra dan nama baik Program UPPKS dan kelangsungan usaha keluarga berencana agar tidak ternodai kasus keamanan pangan dan produk yang dijual oleh anggota UPPKS.
"Karenanya melalui Program UPPKS kita upayakan terwujud keluarga sejahtera melalui kemandirian usaha yang berkesinambungan," pungkasnya.
Sebanyak 40 peserta dari 10 kecamatan mengikuti kegiatan pelatihan manajemen usaha UPPKS .
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019