Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal melakukan studi banding atau studi komparasi ke luar negeri.
Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis membenarkan rencana kunjungan ke luar negeri tersebut dengan alasan studi komparasi.
"Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh, guna kemajuan banua (daerah) kita," tutur politikus senior Partai Golkar itu.
Namun pengganti antarwaktu Ketua DPRD provinsi tersebut dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel dua periode itu belum bisa memastikan waktu studi komparasi ke luar negeri serta negara tujuan.
"Untuk kepastian waktu studi komparasi ke luar negeri itu masih akan kami bicarakan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut sambil tersenyum.
"Begitu pula rencana negara tujuan untuk studi komparasi tersebut masih menunggu keputusan masing-masing komisi. Tetapi yang jelas sasaran/materi studi komparasi sesuai pembidangan masing-masing komisi," demikian Burhanuddin.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH menyatakan, studi komparasi ke luar negeri sah-sah saja atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Kita mungkin ketinggalan untuk menimba pengalaman negara lain. Sementara beberapa DPRD provinsi lain di Indonesia sudah studi komparasi ke luar negeri," tutur pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Sebagai contoh DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan DPRD Sumatera Utara (Sumbar), demikian Suripno Sumas yang wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Sementara Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP menerangkan, biaya studi komparasi ke luar negeri para wakil rakyat provinsinya itu per orang Rp65 juta.
"Sebagaimana kita ketahui keanggotaan DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 sebanyak 55 orang. Jadi kalau ikut semua studi komparasi berarti total pembayaran Rp3,5 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBD provinsi setempat tahun anggaran 2019," tuturnya.
Berdasarkan catatan Antara Kalsel pada tahun 1990-an anggota DPRD provinsi yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut pernah pula studi komparasi ke luar negeri, tetapi hanya seputar negara-negara Asia Tenggara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis membenarkan rencana kunjungan ke luar negeri tersebut dengan alasan studi komparasi.
"Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh, guna kemajuan banua (daerah) kita," tutur politikus senior Partai Golkar itu.
Namun pengganti antarwaktu Ketua DPRD provinsi tersebut dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel dua periode itu belum bisa memastikan waktu studi komparasi ke luar negeri serta negara tujuan.
"Untuk kepastian waktu studi komparasi ke luar negeri itu masih akan kami bicarakan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut sambil tersenyum.
"Begitu pula rencana negara tujuan untuk studi komparasi tersebut masih menunggu keputusan masing-masing komisi. Tetapi yang jelas sasaran/materi studi komparasi sesuai pembidangan masing-masing komisi," demikian Burhanuddin.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH menyatakan, studi komparasi ke luar negeri sah-sah saja atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Kita mungkin ketinggalan untuk menimba pengalaman negara lain. Sementara beberapa DPRD provinsi lain di Indonesia sudah studi komparasi ke luar negeri," tutur pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Sebagai contoh DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan DPRD Sumatera Utara (Sumbar), demikian Suripno Sumas yang wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Sementara Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP menerangkan, biaya studi komparasi ke luar negeri para wakil rakyat provinsinya itu per orang Rp65 juta.
"Sebagaimana kita ketahui keanggotaan DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 sebanyak 55 orang. Jadi kalau ikut semua studi komparasi berarti total pembayaran Rp3,5 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBD provinsi setempat tahun anggaran 2019," tuturnya.
Berdasarkan catatan Antara Kalsel pada tahun 1990-an anggota DPRD provinsi yang kini terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut pernah pula studi komparasi ke luar negeri, tetapi hanya seputar negara-negara Asia Tenggara.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019