Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional IX Kalimantan Heryanto mengatakan, selain melakukan pengawasan terhadap kinerja industri jasa keuangan, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap kondisi literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kalimantan yang saat ini tergolong masih rendah.
“Indeks literasi dan inklusi keuangan Kalimantan tersebut masih di bawah indeks Nasional,”ujar Kepala Kantor Otoritas jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan Heryanto, di Banjarmasin, Selasa.
Oleh karena itu, sebut dia, OJK baik sendiri maupun bekerja sama dengan pemangku kepentingan terus melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat sehingga harapannya dapat mendorong tercapainya target inklusi keuangan pemerintah sebesar 75 persen pada tahun 2019.
Menurut dia, sepanjang tahun 2018 OJK Regional IX Kalimantan telah melaksanakan 84 kegiatan edukasi yang dihadiri oleh 6.678 peserta.
Diutarakannya, dari sisi aspek pelayanan konsumen, OJK Regional IX Kalimantan telah menindaklanjuti 172 pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan dan melayani permohonan informasi data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 1.837 permintaan.
Selanjutnya, ungkap dia, dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan penawaran investasi illegal, OJK bersama satgas waspada investasi mengadakan kegiatan edukasi dengan topik terkait kewaspadaan terhadap penawaran investasi diduga illegal, penawaran atau janji pelunasan hutang serta penawaran pinjaman online illegal.
Sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi daerah di Kalimantan, terang dia, melalui pembentukan empat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) tingkat provinsi dan enam TPKAD tingkat Kabupaten atau Kota.
Lebih lanjut dia mengemukakan, OJK telah melaksanakan program kerja untuk meningkatkan akses keuangan daerah diantaranya melalui program, Kredit Gerbang Mas dengan suku bunga kredit nol persen yang merupakan pilot project TPAKD Kabupaten Tabalong.
Selain itu, ungkap dia, dilakukan perluasan akses laku pandai dan jaringan kantor untuk seluruh kecamatan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara oleh TPAKD Kalimantan Timur, pemberian fasilitas pinjaman kepada UMKM non-bankable oleh TPAKD Kalimantan Tengah yang telah disalurkan kepada 100 UMKM.
Kemudian, ucap dia, Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan UMKM oleh TPAKD Kalimantan Barat kepada 150 UMKM yang potensial, melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, dimana sepanjang tahun 2018 telah terselenggara beragam aktivitas untuk mendukung penguatan dan kolaborasi antar Industri Jasa Keuangan di Kalimantan.
“Beberapa agenda yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan daerah melalui talkshow di radio yang dilaksanakan sepanjang tahun, sosialisasi ketentuan sektor jasa keuangan dan kegiatan kebersamaan,”tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
“Indeks literasi dan inklusi keuangan Kalimantan tersebut masih di bawah indeks Nasional,”ujar Kepala Kantor Otoritas jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan Heryanto, di Banjarmasin, Selasa.
Oleh karena itu, sebut dia, OJK baik sendiri maupun bekerja sama dengan pemangku kepentingan terus melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat sehingga harapannya dapat mendorong tercapainya target inklusi keuangan pemerintah sebesar 75 persen pada tahun 2019.
Menurut dia, sepanjang tahun 2018 OJK Regional IX Kalimantan telah melaksanakan 84 kegiatan edukasi yang dihadiri oleh 6.678 peserta.
Diutarakannya, dari sisi aspek pelayanan konsumen, OJK Regional IX Kalimantan telah menindaklanjuti 172 pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan dan melayani permohonan informasi data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 1.837 permintaan.
Selanjutnya, ungkap dia, dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan penawaran investasi illegal, OJK bersama satgas waspada investasi mengadakan kegiatan edukasi dengan topik terkait kewaspadaan terhadap penawaran investasi diduga illegal, penawaran atau janji pelunasan hutang serta penawaran pinjaman online illegal.
Sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi daerah di Kalimantan, terang dia, melalui pembentukan empat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) tingkat provinsi dan enam TPKAD tingkat Kabupaten atau Kota.
Lebih lanjut dia mengemukakan, OJK telah melaksanakan program kerja untuk meningkatkan akses keuangan daerah diantaranya melalui program, Kredit Gerbang Mas dengan suku bunga kredit nol persen yang merupakan pilot project TPAKD Kabupaten Tabalong.
Selain itu, ungkap dia, dilakukan perluasan akses laku pandai dan jaringan kantor untuk seluruh kecamatan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara oleh TPAKD Kalimantan Timur, pemberian fasilitas pinjaman kepada UMKM non-bankable oleh TPAKD Kalimantan Tengah yang telah disalurkan kepada 100 UMKM.
Kemudian, ucap dia, Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan UMKM oleh TPAKD Kalimantan Barat kepada 150 UMKM yang potensial, melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, dimana sepanjang tahun 2018 telah terselenggara beragam aktivitas untuk mendukung penguatan dan kolaborasi antar Industri Jasa Keuangan di Kalimantan.
“Beberapa agenda yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan daerah melalui talkshow di radio yang dilaksanakan sepanjang tahun, sosialisasi ketentuan sektor jasa keuangan dan kegiatan kebersamaan,”tandasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019