Marabahan, (Antaranews Kalsel) -Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) melaksanakan rapat evaluasi di Aula Pertemuan Rumah Makan Pawon Tlogo Handil Bakti Kecamatan Alalak, Rabu (16/1).
Rapat melibatkan seluruh camat dan SKPD terkait dipimpin langsung Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor.
Kepala BP2RD Batola Ardiansyah mengatakan, maksud digelarnya rapat untuk mengadakan evaluasi terhadap realisasi PBB P2 serta pajak dan retribusi daerah sekaligus untuk menentukan besaran target pajak dan retribusi penghasil tahun 2019 untuk APBD tahun
2020.
“Mengingat sampai tanggal 31 Desember 2018 realiasi PBB Buku 1, 2, dan 3 yang SPPT Wajib Pajak diserahkan ke desa dan kelurahan hanya mencapai 51,80 persen, sehingga sebelum dilaksanakannya pemungutan PBB tahun 2019 tentunya perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam rangka memacu peningkatan,” tuturnya.
Ardiansyah menjelaskan penyebab rendahnya penerimaan PBB P2 tahun 2018 karena sebagian besar objek pajak banyak yang tidak merealisasikan kewajiban SPPT-nya.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD Batola itu pun merinci realisasi penerimaan PBB P2 masing-masing kecamatan, untuk Kecamatan Tabunganen realiasi penerimaan PBB P2-nya mencapai 103,06 persen, Tamban 82,15 persen.
Selanjutnya, Kecamatan Mekarsari 105,82 persen, Anjir Pasar 70,83 persen, Anjir Muara 56,28 persen, Alalak 27,58 persen, Mandastana 46,94 persen.
Kemudian, Kecamatan Jejangkit 103,13 persen, Belawang 101, 64 persen, Wanaraya 101,74 persen, Rantau Badauh 69,22 persen, Cerbon 86,06 persen, Barambai 102,22 persen, Bakumpai 69,46 persen, Marabahan 47,86 persen, Tabukan 105,11 persen, dan Kuripan 107,99 persen.
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengatakan, secara keseluruhan PAD Batola tahun 2018 terjadi peningkatan yakni mencapai 103,64 persen dari target tahun 2018.
Peningkatan itu terjadi, jelas dia, diantaranya terdapat enam SKPD yang penerimaannya lebih dari target diantaranya BP2RD sendiri yang penerimaannya Rp11,8 miliar, BPKAD Rp36 miliaran, DPUPR lebih Rp399 juta dari target Rp 1 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mencapai 100 persen, DLH lebih dari target Rp13,2 juta sebanyak 85 ribu, Diskes 133 persen serta Disporabudpar dan Disnakertrans juga mencapai 100 persen.
Bagi SKPD yang belum memenuhi target, wabup berharap supaya hal ini dapat menjadi perhatian dengan melakukan langkah-langkah agar ke depan penerimaan PAD-nya bisa memenuhi target, syukur-syukur kalau bisa melampaui.
Terhadap kaitan untuk penetapan target penerimaan tahun 2020, wabup berharap kepada masing-masing SKPD supaya proporsional dalam menentukan target agar apa yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan.
Sementara terkait penerimaan PBB P2, wabup berharap, kepada masing-masing camat untuk bisa memacu pencapaian penerimaannya.
Mengingat target penerimaan PBB, jelas dia, merupakan tugas yang tidak bisa dikesampingkan karena berkaitan dengan tugas para camat selaku pemangku kebijakan di wilayah masing-masing.
Terhadap kecamatan-kecamatan yang telah memenuhi target bahkan lebih, wabup yang akrap sangat mengapresiasinya. Ia pun menyarankan hal itu patut
diberi penghargaan.
Sementara terhadap kecamatan-kecamatan yang belum memenuhi target, mantan anggota
DPRD Batola meminta untuk memikirkan secara maksimal melalui berbagai strategi. Jika
mungkin bisa bertukar pengalaman terhadap kecamatan-kecamatan yang dinilai berhasil.
“Saya mengharapkan kepada para camat serius mengatasi ini dengan turun langsung ke
masyarakat agar penerimaan di tahun mendatang bisa lebih meningkat bahkan jika mungkin tercapai,” harapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Rapat melibatkan seluruh camat dan SKPD terkait dipimpin langsung Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor.
Kepala BP2RD Batola Ardiansyah mengatakan, maksud digelarnya rapat untuk mengadakan evaluasi terhadap realisasi PBB P2 serta pajak dan retribusi daerah sekaligus untuk menentukan besaran target pajak dan retribusi penghasil tahun 2019 untuk APBD tahun
2020.
“Mengingat sampai tanggal 31 Desember 2018 realiasi PBB Buku 1, 2, dan 3 yang SPPT Wajib Pajak diserahkan ke desa dan kelurahan hanya mencapai 51,80 persen, sehingga sebelum dilaksanakannya pemungutan PBB tahun 2019 tentunya perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam rangka memacu peningkatan,” tuturnya.
Ardiansyah menjelaskan penyebab rendahnya penerimaan PBB P2 tahun 2018 karena sebagian besar objek pajak banyak yang tidak merealisasikan kewajiban SPPT-nya.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD Batola itu pun merinci realisasi penerimaan PBB P2 masing-masing kecamatan, untuk Kecamatan Tabunganen realiasi penerimaan PBB P2-nya mencapai 103,06 persen, Tamban 82,15 persen.
Selanjutnya, Kecamatan Mekarsari 105,82 persen, Anjir Pasar 70,83 persen, Anjir Muara 56,28 persen, Alalak 27,58 persen, Mandastana 46,94 persen.
Kemudian, Kecamatan Jejangkit 103,13 persen, Belawang 101, 64 persen, Wanaraya 101,74 persen, Rantau Badauh 69,22 persen, Cerbon 86,06 persen, Barambai 102,22 persen, Bakumpai 69,46 persen, Marabahan 47,86 persen, Tabukan 105,11 persen, dan Kuripan 107,99 persen.
Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengatakan, secara keseluruhan PAD Batola tahun 2018 terjadi peningkatan yakni mencapai 103,64 persen dari target tahun 2018.
Peningkatan itu terjadi, jelas dia, diantaranya terdapat enam SKPD yang penerimaannya lebih dari target diantaranya BP2RD sendiri yang penerimaannya Rp11,8 miliar, BPKAD Rp36 miliaran, DPUPR lebih Rp399 juta dari target Rp 1 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mencapai 100 persen, DLH lebih dari target Rp13,2 juta sebanyak 85 ribu, Diskes 133 persen serta Disporabudpar dan Disnakertrans juga mencapai 100 persen.
Bagi SKPD yang belum memenuhi target, wabup berharap supaya hal ini dapat menjadi perhatian dengan melakukan langkah-langkah agar ke depan penerimaan PAD-nya bisa memenuhi target, syukur-syukur kalau bisa melampaui.
Terhadap kaitan untuk penetapan target penerimaan tahun 2020, wabup berharap kepada masing-masing SKPD supaya proporsional dalam menentukan target agar apa yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan.
Sementara terkait penerimaan PBB P2, wabup berharap, kepada masing-masing camat untuk bisa memacu pencapaian penerimaannya.
Mengingat target penerimaan PBB, jelas dia, merupakan tugas yang tidak bisa dikesampingkan karena berkaitan dengan tugas para camat selaku pemangku kebijakan di wilayah masing-masing.
Terhadap kecamatan-kecamatan yang telah memenuhi target bahkan lebih, wabup yang akrap sangat mengapresiasinya. Ia pun menyarankan hal itu patut
diberi penghargaan.
Sementara terhadap kecamatan-kecamatan yang belum memenuhi target, mantan anggota
DPRD Batola meminta untuk memikirkan secara maksimal melalui berbagai strategi. Jika
mungkin bisa bertukar pengalaman terhadap kecamatan-kecamatan yang dinilai berhasil.
“Saya mengharapkan kepada para camat serius mengatasi ini dengan turun langsung ke
masyarakat agar penerimaan di tahun mendatang bisa lebih meningkat bahkan jika mungkin tercapai,” harapnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019