Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan menyatakan tidak siap secara kemampuan peralatan, petugas dan relawan apabila bencana besar terjadi akibat perubahan iklim.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Sugeng Riyadi di Amuntai Rabu mengatakan, meski setiap tahun terjadi bencana seperti banjir, kebakaran pemukiman dan lahan serta anging puting dan longsor namun skalanya masih biasa saja dan bisa diatasi BPBD bersama SKPD terkait.
"Akibat perubahan iklim yang ekstrem beberapa kabupaten/kota di Kalsel memang sudah mengumumkan status siaga bencana, sebaliknya HSU masih relatif aman dari bencana bahkan durasi banjir setiap tahun berkurang," ujar Sugeng.
Meski demikian, kata Sugeng, BPBD HSU tetap melakukan langkah-langkah mitigasi bencana untuk mengurangi resiko jika bencana alam terjadi.
Mitigasi bencana dimaksud, kata Sugeng juga berupa pembangunan sarana fisik dan penyadaran masyarakat serta meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
"BPBD tengah mempersiapkan Desa Tangguh Bencana, mencetak relawan, pemetaan bencana, mengusulkan bantuan peralatan ke BNPB setiap tahun serta sosialisasi," terangnya.
Sugeng mengakui keterbatasan peralatan untuk mengatasi bencana, sementara bantuan melalui APBD HSU minim. Selama ini bantuan peralatan dan logistik di drop dari bantuan BNPB.
"Bantuan dari BNPB sangat tergantung dengan kondisi bencana nasional seperti pada 2018 kemaren tak satu pun bantuan peralatan bisa didatangkan karena BNPB terkonsentrasi mengatasi bencana gempa Lombok dan Tsunami di Palu," katanya.
Tahun kemaren, lanjutnya, BPBD HSU mengusulkan bantuan, Truck air, selang untuk upaya pemadaman kebakaran lahan, speedboat, peralatan untuk pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana (pusdalops-PB) dan lainnya.
Salah satu solusi mengatasi keterbatasan sarana dan relawan, lanjut Sugeng yakni dengan bekerja sama dengan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, seperti dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, Dishub dan lainnya.
Juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana disamping upaya merekrut relawan.
"Saat ini kita memiliki sekitar 300 relawan yang dilatih dari berbagai desa rawan bencana juga dari kalangan mahasiswa kita beri pelatihan untuk bekerja sama melaporkan kondisi rawan bencana," terangnya.
Berdasarkan perisriwa bencana alam yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pihak BPBD Kabupaten HSU telah menandai desa-desa yang rawan bencana. Sehingga upaya mitigasi bencana diarahkan pada desa-desa rawan bencana tersebut.
Bencana yang paling besar melanda Wilayah Kabupaten HSU setiap tahun adalah Banjir. Sebanyak 217 desa dan kelurahan, sekitar 187 desa terdampak banjir dengan kategori tinggi.
"Sedang bencana longsor, kekeringan dan puting beliung hanya terjadi dibeberapa desa saja," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Sugeng Riyadi di Amuntai Rabu mengatakan, meski setiap tahun terjadi bencana seperti banjir, kebakaran pemukiman dan lahan serta anging puting dan longsor namun skalanya masih biasa saja dan bisa diatasi BPBD bersama SKPD terkait.
"Akibat perubahan iklim yang ekstrem beberapa kabupaten/kota di Kalsel memang sudah mengumumkan status siaga bencana, sebaliknya HSU masih relatif aman dari bencana bahkan durasi banjir setiap tahun berkurang," ujar Sugeng.
Meski demikian, kata Sugeng, BPBD HSU tetap melakukan langkah-langkah mitigasi bencana untuk mengurangi resiko jika bencana alam terjadi.
Mitigasi bencana dimaksud, kata Sugeng juga berupa pembangunan sarana fisik dan penyadaran masyarakat serta meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
"BPBD tengah mempersiapkan Desa Tangguh Bencana, mencetak relawan, pemetaan bencana, mengusulkan bantuan peralatan ke BNPB setiap tahun serta sosialisasi," terangnya.
Sugeng mengakui keterbatasan peralatan untuk mengatasi bencana, sementara bantuan melalui APBD HSU minim. Selama ini bantuan peralatan dan logistik di drop dari bantuan BNPB.
"Bantuan dari BNPB sangat tergantung dengan kondisi bencana nasional seperti pada 2018 kemaren tak satu pun bantuan peralatan bisa didatangkan karena BNPB terkonsentrasi mengatasi bencana gempa Lombok dan Tsunami di Palu," katanya.
Tahun kemaren, lanjutnya, BPBD HSU mengusulkan bantuan, Truck air, selang untuk upaya pemadaman kebakaran lahan, speedboat, peralatan untuk pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana (pusdalops-PB) dan lainnya.
Salah satu solusi mengatasi keterbatasan sarana dan relawan, lanjut Sugeng yakni dengan bekerja sama dengan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, seperti dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, Dishub dan lainnya.
Juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana disamping upaya merekrut relawan.
"Saat ini kita memiliki sekitar 300 relawan yang dilatih dari berbagai desa rawan bencana juga dari kalangan mahasiswa kita beri pelatihan untuk bekerja sama melaporkan kondisi rawan bencana," terangnya.
Berdasarkan perisriwa bencana alam yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pihak BPBD Kabupaten HSU telah menandai desa-desa yang rawan bencana. Sehingga upaya mitigasi bencana diarahkan pada desa-desa rawan bencana tersebut.
Bencana yang paling besar melanda Wilayah Kabupaten HSU setiap tahun adalah Banjir. Sebanyak 217 desa dan kelurahan, sekitar 187 desa terdampak banjir dengan kategori tinggi.
"Sedang bencana longsor, kekeringan dan puting beliung hanya terjadi dibeberapa desa saja," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019