Paringin, (Antaranews Kalsel) - Kekhawatiran mayarakat terkait maraknya berita simpang siur terkait layanan kesehatan bagi para pemegang kartu JKN-KIS BPJS, langsung ditangani Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menyiapkan dana RP24 miliar.
Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, H Akhmad Nasa'i, Senin (7/1) agar masyarakat tidak perlu khawatir, jaminan kesehatan gratis yang telah dijaminkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program JKN-KIS dari BPJS, tetap berjalan.
"Untuk anggaran murni 2019 ini kita sudah mengangarkan sekitar Rp18 miliar untuk pembayaran prime ke BPJS terkait program Universal Health Coverage (UHC) ini, sedangkan sisanya kita akan tutupi lewat anggaran perubahan nantinya," jelasnya.
Program UHC sendiri merupakan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu dengan menjadikan seluruh masyarakat yang namanya terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Balangan sebagai peserta JKN-KIS dengan menggunakan dana APBD.
Terkait jumlah penduduk yang dicakup program UHC ini sendiri, menurut Nasa’i, tidak berubah banyak dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 80 ribu lebih.
"Jumlahnya fluktuasi karena adanya perubahan jumlah penduduk tiap waktunya, untuk memastikannya tiap bulan selalu melakukan verifikasi data kependudukan ini," bebernya.
Program UHC sendiri realisasi dari instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, bahwa para Bupati untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 6 kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
Sebelumnya, menurut Bupati Balangan H Ansharuddin, dengan adanya program UHC ini bisa memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warga Balangan, yang berfungsi secara nasional.
"Diharapkan dengan adanya program UHC pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, H Akhmad Nasa'i, Senin (7/1) agar masyarakat tidak perlu khawatir, jaminan kesehatan gratis yang telah dijaminkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program JKN-KIS dari BPJS, tetap berjalan.
"Untuk anggaran murni 2019 ini kita sudah mengangarkan sekitar Rp18 miliar untuk pembayaran prime ke BPJS terkait program Universal Health Coverage (UHC) ini, sedangkan sisanya kita akan tutupi lewat anggaran perubahan nantinya," jelasnya.
Program UHC sendiri merupakan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu dengan menjadikan seluruh masyarakat yang namanya terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Balangan sebagai peserta JKN-KIS dengan menggunakan dana APBD.
Terkait jumlah penduduk yang dicakup program UHC ini sendiri, menurut Nasa’i, tidak berubah banyak dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 80 ribu lebih.
"Jumlahnya fluktuasi karena adanya perubahan jumlah penduduk tiap waktunya, untuk memastikannya tiap bulan selalu melakukan verifikasi data kependudukan ini," bebernya.
Program UHC sendiri realisasi dari instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, bahwa para Bupati untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 6 kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
Sebelumnya, menurut Bupati Balangan H Ansharuddin, dengan adanya program UHC ini bisa memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warga Balangan, yang berfungsi secara nasional.
"Diharapkan dengan adanya program UHC pelayanan kesehatan bagi masyarakat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019