Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menegaskan, untuk menjaga kondisi jalan di Bumi Saijaan harus ditegakkan aturan pemprov terhadap pembatasan tonase angkutan yang melintas.
Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, H Genta Kusan menegaskan, mengenai aturan pembatasan tonase angkutan yang dibolehkan melintas di jalan raya sudah ada peraturan daerah (Perda) Pemprov Kalsel.
"Jadi tinggal penegakan hukum atas aturan tersebut oleh aparat berwenang, dalam hal ini dinas perhubungan Kotabaru," tegas H Genta.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya wacana akan dibangunnya jembatan timbang oleh eksekutif setempat, sebagai upaya pengawasan.
Menurut H Gegen-sapaan akrab Genta Kusan, adanya jembatan timbang tidak efektif dalam upaya pembatasan tonase angkutan yang melintas ruas djalan di Kotabaru.
Yang ada lanjut dia, justru akan menimbulkan celah lain terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas oknum tertentu.
Karena bisa jadi hal itu akan menimbulkan 'hukum permintaan dan penawaran' antara si sopir dan petugas jaga, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran pungutan liar (pungli).
Sebab sangat tidak mungkin jika angkutan yang melintas dan begitu ditimbang melampaui dari beban yang dibolehkan, diturunkan angkutannya, tapi yang ada justru akan ada tawar menawar agar angkutan tetap bisa terus jalan.
Oleh sebab itu, politisi Partai PAN ini mengungkapkan, dalam menjaga agar keberadaan ruas jalan di wilayah Kabupaten Kotabaru tetap bagus, perlu aksi nyata aparat terkait dalam penegakan perda yang sudah ada.
Lebih lanjut H Gegen mengungkapkan, adanya jembatan timbang akan menimbulkan tidak efisiensi baik dari anggaran dan personil.
Pasalnya, dalam membangun infrastruktur perlu dana yang tidak sedikit, demikian pula dengan jumlah personil juga tidak bisa ditangani hanya 1-2 petugas.
"Sehingga dengan tegas kami (legislatif) menolak wacana akan dibangunnya jembatan timbang, tapi hendaknya dilakukan penegakan atas perda yang sudah ada," pungkas H Gegen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, H Genta Kusan menegaskan, mengenai aturan pembatasan tonase angkutan yang dibolehkan melintas di jalan raya sudah ada peraturan daerah (Perda) Pemprov Kalsel.
"Jadi tinggal penegakan hukum atas aturan tersebut oleh aparat berwenang, dalam hal ini dinas perhubungan Kotabaru," tegas H Genta.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya wacana akan dibangunnya jembatan timbang oleh eksekutif setempat, sebagai upaya pengawasan.
Menurut H Gegen-sapaan akrab Genta Kusan, adanya jembatan timbang tidak efektif dalam upaya pembatasan tonase angkutan yang melintas ruas djalan di Kotabaru.
Yang ada lanjut dia, justru akan menimbulkan celah lain terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas oknum tertentu.
Karena bisa jadi hal itu akan menimbulkan 'hukum permintaan dan penawaran' antara si sopir dan petugas jaga, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran pungutan liar (pungli).
Sebab sangat tidak mungkin jika angkutan yang melintas dan begitu ditimbang melampaui dari beban yang dibolehkan, diturunkan angkutannya, tapi yang ada justru akan ada tawar menawar agar angkutan tetap bisa terus jalan.
Oleh sebab itu, politisi Partai PAN ini mengungkapkan, dalam menjaga agar keberadaan ruas jalan di wilayah Kabupaten Kotabaru tetap bagus, perlu aksi nyata aparat terkait dalam penegakan perda yang sudah ada.
Lebih lanjut H Gegen mengungkapkan, adanya jembatan timbang akan menimbulkan tidak efisiensi baik dari anggaran dan personil.
Pasalnya, dalam membangun infrastruktur perlu dana yang tidak sedikit, demikian pula dengan jumlah personil juga tidak bisa ditangani hanya 1-2 petugas.
"Sehingga dengan tegas kami (legislatif) menolak wacana akan dibangunnya jembatan timbang, tapi hendaknya dilakukan penegakan atas perda yang sudah ada," pungkas H Gegen.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019