Barabai, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Subhani menyampaikan pada tahun 2019 akan datang, dana desa dari Pemerintah Pusat untuk masing-masing desa yang ada di Kabupaten Hulul Sungai Tengah (HST) akan meningkat yaitu sebesar Rp127 miliar.
"Tahun 2018 ini dana desa untuk HST sebesar Rp113 miliar dan Tahun 2017 yang lalu sebesar Rp123 miliar," katanya saat peresmian BUMDes di Desa Awang Besar, Senin (17/12).
Menurutnya masing-masing desa berbeda-beda besaran dana desa tergantung luas wilayah, jangkauan jarak desa dan tingkat kemiskinan desa, namun yang terbesar tetap desa Hinas Kiri.
Sedangkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Tahun 2019 ini masih sama dengan Tahun 2018 yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten sebesar dengan masing-masing desa mendapatkan sekitar Rp300 sampai dengan Rp350 juta per desa.
"Kalau ADD hanya boleh digunakan untuk gajih perangkat desa, perjalanan dinas, operasional LPM, opersional PKK dan lain-lain," katanya.
Diterangkannya, dalam tiga tahun terakhir pemerintah tidak dapat menaikkan gaji perangkat desa karena sesuai dengan presentasi, jadi melalui BUMDes lah keaungan desa bisa kembangkan.
Baca juga: Masalah kearsipan di HST kurang mendapat perhatian
Baca juga: Pemkab HST gelar lomba mancing ikan berhadiah motor
Baca juga: HST Kembali terima penghargaan Kabupaten peduli HAM
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Tahun 2018 ini dana desa untuk HST sebesar Rp113 miliar dan Tahun 2017 yang lalu sebesar Rp123 miliar," katanya saat peresmian BUMDes di Desa Awang Besar, Senin (17/12).
Menurutnya masing-masing desa berbeda-beda besaran dana desa tergantung luas wilayah, jangkauan jarak desa dan tingkat kemiskinan desa, namun yang terbesar tetap desa Hinas Kiri.
Sedangkan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Tahun 2019 ini masih sama dengan Tahun 2018 yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten sebesar dengan masing-masing desa mendapatkan sekitar Rp300 sampai dengan Rp350 juta per desa.
"Kalau ADD hanya boleh digunakan untuk gajih perangkat desa, perjalanan dinas, operasional LPM, opersional PKK dan lain-lain," katanya.
Diterangkannya, dalam tiga tahun terakhir pemerintah tidak dapat menaikkan gaji perangkat desa karena sesuai dengan presentasi, jadi melalui BUMDes lah keaungan desa bisa kembangkan.
Baca juga: Masalah kearsipan di HST kurang mendapat perhatian
Baca juga: Pemkab HST gelar lomba mancing ikan berhadiah motor
Baca juga: HST Kembali terima penghargaan Kabupaten peduli HAM
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018