Kotabaru, (ANTARA Newskalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan siap memperjuangkan perbaikan harga tandan buah segar (TBS) sawit milik petani yang hingga kini masih sangat rendah.
Anggota Komisi I DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, Kamis mengatakan, pihaknya bersama sejumlah petani sawit melalui Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) terus mencari solusi agar harga sawit petani lebih bagus.
"Kami bersama-sama petani melalui Apkaksindo, terus berupaya memperjuangkan agar harga sawit di tingkat petani tidak rendah seperti sekarang," katanya.
Dikatakan Syairi, pihaknya terus mengikuti perkembangan dari usaha yang telah dilakukan Apkasindo, salah satunya menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit di Kotabaru tapi akhirnya berakhir dengan kekecewaan.
Pasalnya dari inisiasi yang disampaikan dan disetujui oleh perusahaan dengan sepakat mengikat kerjasama dalam bentuk MoU bahkan disaksikan oleh bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah, namun faktanya perusahaan tersebut justru menjalin MoU dengan koperasi binaanya saja.
Atas kondisi tersebut, politisi Partai PDIP ini menyesalkan sikap perusahaan yang membuat keputusan sepihak, yang seolah tidak berpihak dengan keberadaan masyarakat setempat.
"Sehubungan dengan hal itu, kami akan memanggil pihak-pihak terkait diantaranya SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah daerah, termasuk perusahaan yang bersangkutan," jelas Syairi.
Bersamaan itu, mantan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru ini juga mendorong dan mendukung kepada Apkasindo yang telah menyampaikan permasalahan ini kepada Gubernur Kalsel, Paman Birin (H Sahbirin Noor).
Lebih lanjut legialtor yang juga mantan kepala desa ini menguungkapkan, sudah menjadi tugas dia sebagai wakil rakyat, melihat permasalahan rendahnya harga sawit yang dialami masyarakat, terlebih mereka berada di daerah pemilihan (Dapil) tempat dia berasal.
Sementara disinggung adanya MoU perusahaan justru dengan koperasi binaan perusahaan sendiri, Syairi mengaku akan melihat dan mengamati sejauh mana hal itu akan berdampak pada keberpihakannya pada para petani sawit.
Jika memang keberadaan koperasi tersebut bisa memfasilitasi perbaikan harga TBS milik petani, maka pihaknya akan tetap mendukung.
"Tapi yang dikhawatirkan justru sebaliknya, karena keberadaan koperasi adalah binaan perusahaan, sehingga tidak berpihak dan berkontribusi pada kepentingan petani," beber Syairi.
Oleh karenanya, menjadi bagian dari tugas kita, memediasi beberapa pihak dalam penyelesaian masalah rendahnya harga TBS petani saat ini, diantaranya melalui fungsi dan kewenangan dewan yang dimiliki.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Anggota Komisi I DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, Kamis mengatakan, pihaknya bersama sejumlah petani sawit melalui Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) terus mencari solusi agar harga sawit petani lebih bagus.
"Kami bersama-sama petani melalui Apkaksindo, terus berupaya memperjuangkan agar harga sawit di tingkat petani tidak rendah seperti sekarang," katanya.
Dikatakan Syairi, pihaknya terus mengikuti perkembangan dari usaha yang telah dilakukan Apkasindo, salah satunya menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit di Kotabaru tapi akhirnya berakhir dengan kekecewaan.
Pasalnya dari inisiasi yang disampaikan dan disetujui oleh perusahaan dengan sepakat mengikat kerjasama dalam bentuk MoU bahkan disaksikan oleh bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah, namun faktanya perusahaan tersebut justru menjalin MoU dengan koperasi binaanya saja.
Atas kondisi tersebut, politisi Partai PDIP ini menyesalkan sikap perusahaan yang membuat keputusan sepihak, yang seolah tidak berpihak dengan keberadaan masyarakat setempat.
"Sehubungan dengan hal itu, kami akan memanggil pihak-pihak terkait diantaranya SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah daerah, termasuk perusahaan yang bersangkutan," jelas Syairi.
Bersamaan itu, mantan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru ini juga mendorong dan mendukung kepada Apkasindo yang telah menyampaikan permasalahan ini kepada Gubernur Kalsel, Paman Birin (H Sahbirin Noor).
Lebih lanjut legialtor yang juga mantan kepala desa ini menguungkapkan, sudah menjadi tugas dia sebagai wakil rakyat, melihat permasalahan rendahnya harga sawit yang dialami masyarakat, terlebih mereka berada di daerah pemilihan (Dapil) tempat dia berasal.
Sementara disinggung adanya MoU perusahaan justru dengan koperasi binaan perusahaan sendiri, Syairi mengaku akan melihat dan mengamati sejauh mana hal itu akan berdampak pada keberpihakannya pada para petani sawit.
Jika memang keberadaan koperasi tersebut bisa memfasilitasi perbaikan harga TBS milik petani, maka pihaknya akan tetap mendukung.
"Tapi yang dikhawatirkan justru sebaliknya, karena keberadaan koperasi adalah binaan perusahaan, sehingga tidak berpihak dan berkontribusi pada kepentingan petani," beber Syairi.
Oleh karenanya, menjadi bagian dari tugas kita, memediasi beberapa pihak dalam penyelesaian masalah rendahnya harga TBS petani saat ini, diantaranya melalui fungsi dan kewenangan dewan yang dimiliki.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018