Paringin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, menerima Penghargaan Indeks Kelola 2018, bagi pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berlangsung di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jl MH Thamrin No 9, Jakarta Pusat, Rabu 28 November 2018.
Bupati Balangan, H Ansharuddin, menerima langsung Penghargaan Indeks Kelola 2018. Malam pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh para undangan, yakni 66 kepala daerah yang terpilih sebagai pemenang Indeks Kelola, meliputi kategori pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.
Untuk diketahui, dari sumber katadata.co.id sebagai penghelat Penghargaan Indeks Kelola, hal ini bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Indeks Kelola juga untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya. Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam penggunaan APBD.
Katadata didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi independen, yang sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD. Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan operasional.
Tim ahli adalah individu dengan keahlian tertentu yang relevan dengan penyusunan metodologi dan indeks/indikator pembangunan daerah, terdiri dari Dr Elan Satriawan, M.Ec, Doktor jebolan Michigan State University ini merupakan pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sekaligus sebagai Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K).
Berikutnya ada Dr Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada lulusan Universitas of York, Inggris. Tercatat memiliki sederet pengalaman mengelola data, antara lain sebagai Deputi Bidang Database dan Publikasi, Pelatihan dan Penelitian di bidang Ekonomi dan Bisnis (P2EB) UGM.
Selanjutnya ada Dr Gumilang Aryo Sahadewo, M.A yang mengecap pendidikan di Boston University, serta University of Pittsburgh, Pennsylvania, sekaligus salah satu Staf pengajar di Universitas Gadjah Mada.
Penghargaan Indeks Kelola sendiri didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD. Misalnya dominasi APBD untuk belanja pegawai 37 persen, sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen. Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan atau 10 persen untuk anggaran kesehatan.
Hal ini menjadi dasar Penghargaan Indeks Kelola, dimana daerah yang berhasil mengelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undang-undang patut mendapatkan apresiasi sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah akan memberikan berbagai implikasi positif.
Selain bermanfaat bagi daerah dan warganya, juga memacu daerah lain untuk dapat mencontoh dalam membangun daerahnya, serta membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Malam penghargaan menghadirkan para pembicara, yakni Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo beserta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Prof Dr Bambang P.S. Brodjonegoro.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Bupati Balangan, H Ansharuddin, menerima langsung Penghargaan Indeks Kelola 2018. Malam pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh para undangan, yakni 66 kepala daerah yang terpilih sebagai pemenang Indeks Kelola, meliputi kategori pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.
Untuk diketahui, dari sumber katadata.co.id sebagai penghelat Penghargaan Indeks Kelola, hal ini bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Indeks Kelola juga untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya. Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam penggunaan APBD.
Katadata didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi independen, yang sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD. Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan operasional.
Tim ahli adalah individu dengan keahlian tertentu yang relevan dengan penyusunan metodologi dan indeks/indikator pembangunan daerah, terdiri dari Dr Elan Satriawan, M.Ec, Doktor jebolan Michigan State University ini merupakan pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sekaligus sebagai Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K).
Berikutnya ada Dr Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada lulusan Universitas of York, Inggris. Tercatat memiliki sederet pengalaman mengelola data, antara lain sebagai Deputi Bidang Database dan Publikasi, Pelatihan dan Penelitian di bidang Ekonomi dan Bisnis (P2EB) UGM.
Selanjutnya ada Dr Gumilang Aryo Sahadewo, M.A yang mengecap pendidikan di Boston University, serta University of Pittsburgh, Pennsylvania, sekaligus salah satu Staf pengajar di Universitas Gadjah Mada.
Penghargaan Indeks Kelola sendiri didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD. Misalnya dominasi APBD untuk belanja pegawai 37 persen, sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen. Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan atau 10 persen untuk anggaran kesehatan.
Hal ini menjadi dasar Penghargaan Indeks Kelola, dimana daerah yang berhasil mengelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undang-undang patut mendapatkan apresiasi sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah akan memberikan berbagai implikasi positif.
Selain bermanfaat bagi daerah dan warganya, juga memacu daerah lain untuk dapat mencontoh dalam membangun daerahnya, serta membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Malam penghargaan menghadirkan para pembicara, yakni Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo beserta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Prof Dr Bambang P.S. Brodjonegoro.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018