Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah pusat merealisasikan penetapan Mekar Putih, Pulau Laut Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, di Kotabaru, Jumat mengatakan dengan potensi dan sumber daya alam yang besar, sudah sangat layak wacana Kotabaru menjadi kawasan ekonomi khusus diwujudkan.
"Segala syarat yang mendukung hampir semua dimiliki Kotabaru, mulai dari geografis yang tepat berada di tengah Indonesia, lautnya termasuk dalam zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II," kata Arif.
Sehingga lanjut dia, perairan Kotabaru menjadi salah satu jalur tol laut yang merupakan perlintasan laut bukan hanya dalam negeri (Indonesia bagian barat dan timur) tapi juga menjadi perlintasan Asean dan dunia.
Selain itu, sumber daya alam yang besar dan lengkap mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta memiliki garis pantai yang panjang menjadi potensi pariwisata yang sangat prospektif.
Dengan dimilikinya semua sumber daya alam tersebut, politisi Partai PPP ini menyebut, tidak ada alasan wacana Kotabaru menjadi kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu itu tidak diwujudkan.
Memang diakui Arif, beberapa sarana lain harus dipenuhi sebagai unsur pendukung, seperti ketersediaan sarana prasarana seperti transportasi yang bisa menghubungkan kelancaran koneksitas dengan daerah lain.
Dalam hal ini lanjut dia, keberadaan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan jalur darat Kabupaten Kotabaru di Pulau Laut dengan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu harus diwujudkan.
Untuk itu, mantan pengacara ini menyebut, guna mewujudkan Kotabaru menjadi kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang diinginkan selama ini, maka tidak ada kata lain, sarana dan prasarana khususnya pembangunan infrastruktur di Bumi Saijaan ini harus dilanjutkan dan dituntaskan.
"Sehubungan dengan itu, kami (DPRD Kotabaru) akan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah pusat, yakni Badan KEK Nasional di Jakarta," jelas Arif.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengharapkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus segera terwujud di Kotabaru.
Disampaikan Wakil Bupati H Burhanudin saat menghadiri rapat koordinasi tekhnis pengembangan kawasan ekonomi strategis Mekar Putih di ruang Rapat Asisten Setda Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten sudah berkomitmen siap membantu untuk memudahkan proses perizinan agar KEK ini bisa terwujud karena perizinan merupakan pondasi dalam melaksanakan kegiatan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif, di Kotabaru, Jumat mengatakan dengan potensi dan sumber daya alam yang besar, sudah sangat layak wacana Kotabaru menjadi kawasan ekonomi khusus diwujudkan.
"Segala syarat yang mendukung hampir semua dimiliki Kotabaru, mulai dari geografis yang tepat berada di tengah Indonesia, lautnya termasuk dalam zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II," kata Arif.
Sehingga lanjut dia, perairan Kotabaru menjadi salah satu jalur tol laut yang merupakan perlintasan laut bukan hanya dalam negeri (Indonesia bagian barat dan timur) tapi juga menjadi perlintasan Asean dan dunia.
Selain itu, sumber daya alam yang besar dan lengkap mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta memiliki garis pantai yang panjang menjadi potensi pariwisata yang sangat prospektif.
Dengan dimilikinya semua sumber daya alam tersebut, politisi Partai PPP ini menyebut, tidak ada alasan wacana Kotabaru menjadi kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu itu tidak diwujudkan.
Memang diakui Arif, beberapa sarana lain harus dipenuhi sebagai unsur pendukung, seperti ketersediaan sarana prasarana seperti transportasi yang bisa menghubungkan kelancaran koneksitas dengan daerah lain.
Dalam hal ini lanjut dia, keberadaan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan jalur darat Kabupaten Kotabaru di Pulau Laut dengan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu harus diwujudkan.
Untuk itu, mantan pengacara ini menyebut, guna mewujudkan Kotabaru menjadi kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang diinginkan selama ini, maka tidak ada kata lain, sarana dan prasarana khususnya pembangunan infrastruktur di Bumi Saijaan ini harus dilanjutkan dan dituntaskan.
"Sehubungan dengan itu, kami (DPRD Kotabaru) akan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah pusat, yakni Badan KEK Nasional di Jakarta," jelas Arif.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengharapkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus segera terwujud di Kotabaru.
Disampaikan Wakil Bupati H Burhanudin saat menghadiri rapat koordinasi tekhnis pengembangan kawasan ekonomi strategis Mekar Putih di ruang Rapat Asisten Setda Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten sudah berkomitmen siap membantu untuk memudahkan proses perizinan agar KEK ini bisa terwujud karena perizinan merupakan pondasi dalam melaksanakan kegiatan lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018