Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan menegaskan perbaikan Pasar Kemakmuran yang terbakar (29/9) akan dianggarkan pada APBD 2019.
"Perbaikan sejumlah blok Pasar Kemakmuran Kotabaru, termasuk di dalamnya blok yang ikut terbakar itu dianggarkan pada 2019," kata H Genta Kusan, Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, Selasa.
Penegasan tersebut disampaikan terkait banyaknya pertanyaan masyarakat khususnya para pedagang yang tempat jualannya hangus terbakar yang menginginkan agar segera dilakukan perbaikan.
Pasalnya, ada beberapa kendala khususnya menyangkut legalitas atau payung hukum jika perbaikan itu dilakukan sekarang, diantaranya ketentuan pada Peraturan menteri (Permen) No16 tahun 2012.
Dia mengatakan dalam Permen tersebut disebutkan bahwa kebakaran bukan merupakan bagian dari bencana alam, tetapi masuk dalam kategori kelalaian.
Dengan demikian, katanya, dana untuk perbaikan tidak dibolehkan diambil dari alokasi keuangan daerah (APBD), dan jika hal itu dilakukan maka akan berakibat masalah hukum.
Oleh sebab itu, menurut dia, yang mungkin bisa dilakukan adalah mencarikan solusi alternatif dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan APBD.
"Dalam hal ini kami (legislatif) telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengupayakan keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Sosial responcibility (CSR)," kata H Gegen, sapaan akran H Genta Kusan.
Dia mengakui, dalam mengeksplor dana CSR perusahaan memang tidak semudah membalik telapak tangan, artinya perlu proses yang tidak sederhana, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
Lebih lanjut politisi PAN ini mengatalan, pihaknya memaklumi keinginan para pedagang yang ingin cepat-cepat agar dibangunkan tempat berjualan agar bisa segera berjualan, karena menyangkut kelangsungan hidup dan perekonomian keluarga.
Namun, kata doa, kondisi dan kebijakan yang mengharuskan keputusan untuk tidak bisa sembarangan dalam menggunakan keuangan daerah.
"Harapan kami para pedagang bersabar, kami akan terus berusaha mencarikan solusi agar hal ini bisa segera teratasi," katanya .
Dia mengatakan bahwa sesuai dengan keputusan dalam rapat lembaga bahwa pembangunan dan perbaikan pasar dianggarkan 2019.
Meski demikian, kata Gegen pemerintah daerah termasuk legislatif tetap akan mengusahakan perbaikan itu juga bisa dilakukan tahun ini (2018) yaitu melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Perbaikan sejumlah blok Pasar Kemakmuran Kotabaru, termasuk di dalamnya blok yang ikut terbakar itu dianggarkan pada 2019," kata H Genta Kusan, Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, Selasa.
Penegasan tersebut disampaikan terkait banyaknya pertanyaan masyarakat khususnya para pedagang yang tempat jualannya hangus terbakar yang menginginkan agar segera dilakukan perbaikan.
Pasalnya, ada beberapa kendala khususnya menyangkut legalitas atau payung hukum jika perbaikan itu dilakukan sekarang, diantaranya ketentuan pada Peraturan menteri (Permen) No16 tahun 2012.
Dia mengatakan dalam Permen tersebut disebutkan bahwa kebakaran bukan merupakan bagian dari bencana alam, tetapi masuk dalam kategori kelalaian.
Dengan demikian, katanya, dana untuk perbaikan tidak dibolehkan diambil dari alokasi keuangan daerah (APBD), dan jika hal itu dilakukan maka akan berakibat masalah hukum.
Oleh sebab itu, menurut dia, yang mungkin bisa dilakukan adalah mencarikan solusi alternatif dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan APBD.
"Dalam hal ini kami (legislatif) telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mengupayakan keterlibatan perusahaan melalui program Corporate Sosial responcibility (CSR)," kata H Gegen, sapaan akran H Genta Kusan.
Dia mengakui, dalam mengeksplor dana CSR perusahaan memang tidak semudah membalik telapak tangan, artinya perlu proses yang tidak sederhana, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.
Lebih lanjut politisi PAN ini mengatalan, pihaknya memaklumi keinginan para pedagang yang ingin cepat-cepat agar dibangunkan tempat berjualan agar bisa segera berjualan, karena menyangkut kelangsungan hidup dan perekonomian keluarga.
Namun, kata doa, kondisi dan kebijakan yang mengharuskan keputusan untuk tidak bisa sembarangan dalam menggunakan keuangan daerah.
"Harapan kami para pedagang bersabar, kami akan terus berusaha mencarikan solusi agar hal ini bisa segera teratasi," katanya .
Dia mengatakan bahwa sesuai dengan keputusan dalam rapat lembaga bahwa pembangunan dan perbaikan pasar dianggarkan 2019.
Meski demikian, kata Gegen pemerintah daerah termasuk legislatif tetap akan mengusahakan perbaikan itu juga bisa dilakukan tahun ini (2018) yaitu melalui pemanfaatan dana CSR perusahaan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018