Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten HST mengajukan 2 buah Raperda kepada pihak legislatif pada rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD HST, Jum'at.
Dua buah raperda yang diajukan adalah tentang Pengelolaan Irigasi dan Kepengurusan PDAM HST, dimana raperda Pengelolaan Irigasi diajukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang disampaikan langsung oleh Sekda HST H A Tamzil.
Menurutnya, terkait tentang Pengelolaan Irigasi, dimana pengembangan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif.
Serta didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggungjawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
Terkait Raperda Kepengurusan PDAM, dimana raperda ini diajukan karena kepengurusan PDAM HST banyak sekali mengalami perubahan, selain bentuk hukum perusahaan juga susunan organisasi perusahaan, jumlah dewan pengawas, persyaratan keanggotaan dewan pengawas, tata cara pengangkatan dan tata cara pemberhentian dewan pengawas.
Selanjutnya juga terkait regulasi siapa yang berhak menyeleksi dewan pengawas, unsur keanggotaan dewan pengawas, persayarat calon direksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi, siapa yang berhak menyeleksi direksi dan peran Bupati dalam proses seleksi dewan pengawas dan direksi.
Diterangkannya, Bupati berperan di satu sisi selaku kepala daerah dan di sisi lain mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah atau yang disebut KPM.
"Dengan adanya beberapa perubahan itulah pemerintah daerah mengajukan Raperda ini dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri," katanya.
Baca juga: Dokter Spesialis THT dan Spesialis jantung sudah ada di RSHD Barabai
Baca juga: Letkol Inf M Ishak H Baharuddin pimpin Yonif 621/Manuntung
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Dua buah raperda yang diajukan adalah tentang Pengelolaan Irigasi dan Kepengurusan PDAM HST, dimana raperda Pengelolaan Irigasi diajukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang disampaikan langsung oleh Sekda HST H A Tamzil.
Menurutnya, terkait tentang Pengelolaan Irigasi, dimana pengembangan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif.
Serta didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggungjawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
Terkait Raperda Kepengurusan PDAM, dimana raperda ini diajukan karena kepengurusan PDAM HST banyak sekali mengalami perubahan, selain bentuk hukum perusahaan juga susunan organisasi perusahaan, jumlah dewan pengawas, persyaratan keanggotaan dewan pengawas, tata cara pengangkatan dan tata cara pemberhentian dewan pengawas.
Selanjutnya juga terkait regulasi siapa yang berhak menyeleksi dewan pengawas, unsur keanggotaan dewan pengawas, persayarat calon direksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi, siapa yang berhak menyeleksi direksi dan peran Bupati dalam proses seleksi dewan pengawas dan direksi.
Diterangkannya, Bupati berperan di satu sisi selaku kepala daerah dan di sisi lain mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah atau yang disebut KPM.
"Dengan adanya beberapa perubahan itulah pemerintah daerah mengajukan Raperda ini dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri," katanya.
Baca juga: Dokter Spesialis THT dan Spesialis jantung sudah ada di RSHD Barabai
Baca juga: Letkol Inf M Ishak H Baharuddin pimpin Yonif 621/Manuntung
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018