Paringin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berharap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dilakukan dengan lebih profesional dan prioritas.
Disampaikan Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Balangan, Syahbuddin, beberapa waktu lalu, polemik tunggakan dana BPJS harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah.
"Hal ini akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat Balangan," tuturnya.
Pemerintah harus lebih ketat dalam meminta dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap intansi yang terkait, untuk mendorong optimalisasi sektor kesehatan.
Termasuk dalam hal ini kendala-kendala yang menjadi faktor keterlambatan atau tertunggaknya dana BPJS di Balangan.
"Kedepan kita harap pengelolaan dana BPJS ini dilakukan dengan lebih profesional dan prioritas, Tenaga-tenaga pengelolaannya harus lebih berkompeten," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Disampaikan Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Balangan, Syahbuddin, beberapa waktu lalu, polemik tunggakan dana BPJS harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah.
"Hal ini akan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat Balangan," tuturnya.
Pemerintah harus lebih ketat dalam meminta dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap intansi yang terkait, untuk mendorong optimalisasi sektor kesehatan.
Termasuk dalam hal ini kendala-kendala yang menjadi faktor keterlambatan atau tertunggaknya dana BPJS di Balangan.
"Kedepan kita harap pengelolaan dana BPJS ini dilakukan dengan lebih profesional dan prioritas, Tenaga-tenaga pengelolaannya harus lebih berkompeten," imbuhnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018