Barabai, (Antaranews Kalsel) - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Meratus Jilid 2 melakukan aksi damai menyelamatkan Meratus di hari sumpah pemuda di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Minggu (28/10).
Aksi itu dilakukan terkait gugatan WALHI yang ditolak PTUN dan dimenangkan oleh Kementerian ESDM yang mengeluarkan SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Batubara PT MCM menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di wilayah pegunungan Meratus.
Menurut Koorlap Ahdiat Z menyampaikan aksi kali ini mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi baik kepemudaan maupun kemahasiswaan.
"Tercatat ada 30 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Meratus Jilid 2 ini bersama WALHI Kalsel," katanya.
Aksi damai di hari Sumpah Pemuda itu bertujuan untuk mengajak pemuda-pemudi Indonesia khususnya Kalsel agar ikut berperan mengabdikan diri kepada negara dengan sikap kritis sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang akan merugikan dan mengabaikan keselamatan rakyat.
Salah satu Orator perempuan dari Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Barabai Siti Fatimah menyampaikan sebagai putri asli HST merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang lebih berpihak kepada perusahaan tambang.
"Pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap rakyat kecil dan tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan," katanya.
Menurutnya, janji-janji Pemerintah mensejahterakan rakyat hanya ketika Kampanye saja.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan para pemuda-pemudi Kalsel itu adalah para pemuda mengingatkan kepada pemerintah untuk selalu mengedepankan dan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Namun kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan SK No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi telah mencederai hati rakyat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.
Sebab lokasi perizinan pertambangan tersebut adalah bagian dari pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus yang sudah dieksploitasi oleh perusahaan tambang dan sawit hingga satu-satunya bagian terakhir dari pegunungan Meratus di wilayah Kalimantan Selatan pun sudah mengantongi izin pemerintah dan akan dieksploitasi juga.
Gejolak penolakan dari masyarakat Kalimantan Selatan pun selalu dilakukan, baik melalui aksi, audiensi, hingga gugatan ke PTUN yang berujung pada kembalinya kami mengkampanyekan penolakan pertambangan tersebut.
Oleh sebab itu, pada hari Sumpah pemuda itu pihaknya mengajak para pemuda untuk kembali merenungkan peran pemuda sebagai pemuda Indonesia.
Selanjutnya pernyataan sikap itu juga mengajak untuk mengabdikan diri kepada negeri ini dengan selalu menjadi control social apabila terdapat kebijakan pemerintah yang menyimpang dan jangan pernah merasa jenuh untuk menyampaikan pendapat dan berharap semoga pemerintah akan membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Baca juga: Polres HST kumpulkan sejumlah ormas tanggapi masalah pembakaran bendera
Baca juga: Dukung Revolusi hijau Chairansyah Galakkan gerakan menanam pohon
Baca juga: Pemkab HST Wajibkan seluruh kantor desa memasang Asmaul Husna
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Aksi itu dilakukan terkait gugatan WALHI yang ditolak PTUN dan dimenangkan oleh Kementerian ESDM yang mengeluarkan SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Batubara PT MCM menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di wilayah pegunungan Meratus.
Menurut Koorlap Ahdiat Z menyampaikan aksi kali ini mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi baik kepemudaan maupun kemahasiswaan.
"Tercatat ada 30 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Meratus Jilid 2 ini bersama WALHI Kalsel," katanya.
Aksi damai di hari Sumpah Pemuda itu bertujuan untuk mengajak pemuda-pemudi Indonesia khususnya Kalsel agar ikut berperan mengabdikan diri kepada negara dengan sikap kritis sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang akan merugikan dan mengabaikan keselamatan rakyat.
Salah satu Orator perempuan dari Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Barabai Siti Fatimah menyampaikan sebagai putri asli HST merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang lebih berpihak kepada perusahaan tambang.
"Pemerintah saat ini tidak berpihak terhadap rakyat kecil dan tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan," katanya.
Menurutnya, janji-janji Pemerintah mensejahterakan rakyat hanya ketika Kampanye saja.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan para pemuda-pemudi Kalsel itu adalah para pemuda mengingatkan kepada pemerintah untuk selalu mengedepankan dan menerapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Namun kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan SK No 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi telah mencederai hati rakyat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.
Sebab lokasi perizinan pertambangan tersebut adalah bagian dari pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus yang sudah dieksploitasi oleh perusahaan tambang dan sawit hingga satu-satunya bagian terakhir dari pegunungan Meratus di wilayah Kalimantan Selatan pun sudah mengantongi izin pemerintah dan akan dieksploitasi juga.
Gejolak penolakan dari masyarakat Kalimantan Selatan pun selalu dilakukan, baik melalui aksi, audiensi, hingga gugatan ke PTUN yang berujung pada kembalinya kami mengkampanyekan penolakan pertambangan tersebut.
Oleh sebab itu, pada hari Sumpah pemuda itu pihaknya mengajak para pemuda untuk kembali merenungkan peran pemuda sebagai pemuda Indonesia.
Selanjutnya pernyataan sikap itu juga mengajak untuk mengabdikan diri kepada negeri ini dengan selalu menjadi control social apabila terdapat kebijakan pemerintah yang menyimpang dan jangan pernah merasa jenuh untuk menyampaikan pendapat dan berharap semoga pemerintah akan membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Baca juga: Polres HST kumpulkan sejumlah ormas tanggapi masalah pembakaran bendera
Baca juga: Dukung Revolusi hijau Chairansyah Galakkan gerakan menanam pohon
Baca juga: Pemkab HST Wajibkan seluruh kantor desa memasang Asmaul Husna
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018