Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan partai politik yang mempunyai kursi di dewan.
Kepala Kantor Kesbangpol HST Abdul Razak di Barabai, Kamis menyampaikan total bantuan yang diserahkan mencapai Rp691,7 juta bagi 10 parpol.
"Besar bantuan Rp5.300 per suara untuk 10 parpol yang punya kursi di dewan," jelas Abdul.
Data Kantor Kesbangpol besar bantuan masing - masing Partai Golkar Rp 177, 9 juta, Gerindra Rp125,7 juta, PPP Rp 85,6 juta PKS Rp78,11 juta dan PBB Rp51,2 juta.
Selanjutnya PDI Perjuangan sebesar Rp48,7 juta, PAN Rp37 juta , Hanura Rp31 juta, PKPI Rp27 juta dan Nasdem Rp28 juta.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah HST Akhmad Tamzil dan menyampaikan keterlambatan penyaluran bantuan menunggu terbitnya Permendagri Nomor 36 Tahun 2018.
Terkait tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol.
"Saya berharap bantuan ini dapat digunakan secara transparan serta lebih memprioritaskan pendidikan politik," kata Tamzil.
Para pengurus parpol juga diingatkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan batas waktu 31 Januari 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Kantor Kesbangpol HST Abdul Razak di Barabai, Kamis menyampaikan total bantuan yang diserahkan mencapai Rp691,7 juta bagi 10 parpol.
"Besar bantuan Rp5.300 per suara untuk 10 parpol yang punya kursi di dewan," jelas Abdul.
Data Kantor Kesbangpol besar bantuan masing - masing Partai Golkar Rp 177, 9 juta, Gerindra Rp125,7 juta, PPP Rp 85,6 juta PKS Rp78,11 juta dan PBB Rp51,2 juta.
Selanjutnya PDI Perjuangan sebesar Rp48,7 juta, PAN Rp37 juta , Hanura Rp31 juta, PKPI Rp27 juta dan Nasdem Rp28 juta.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah HST Akhmad Tamzil dan menyampaikan keterlambatan penyaluran bantuan menunggu terbitnya Permendagri Nomor 36 Tahun 2018.
Terkait tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol.
"Saya berharap bantuan ini dapat digunakan secara transparan serta lebih memprioritaskan pendidikan politik," kata Tamzil.
Para pengurus parpol juga diingatkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan batas waktu 31 Januari 2019.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018