Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menambah anggaran untuk keperluan pembebasan lahan proyek pembangunan sebesar Rp15 miliar.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin A Fanani Syaifuddin, di Banjarmasin, Jumat, adanya penambahan anggaran itu sudah disetujui di APBD perubahan 2018.
"Mulanyakan anggaran khsusu untuk pembebasan lahan itu Rp21 miliar di APBD murni 2018 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, terus kita tambahkan lagi Rp15 miliar di APBD-P 2018," ujarnya.
Dipaparkan A Fanani, total anggaran Rp36 miliar yang disediakan untuk program pembebasan lahan ini untuk pembangunan jembatan Alalak atau jembatan Kayu Tangi Ujung yang merupakan lintas trans Kalimantan.
"Ada sekitar 40 bangunan masyarakat yang harus dibebaskan lahannya oleh pemerintah kota untuk pembangunan jembatan baru Kayu Tangi Ujung itu, sehingga dananya cukup besar," tuturnya.
A Fanani mengatakan, program pembebasan lahan di wilayah itu ditarget selesai pada Desember 2018 ini, sehingga proyek pembangunannya bisa lancar dilaksanakan pemerintah pusat.
"Kalau pemerintah kota kan bertanggungjawab dengan pembebasan lahannya di seberang sini, kalau diseberang sana kan tanggungjawab Pemkab Barito Kuala, sedangkan pembangunannya tanggungjawab pemerintah pusat, karena jalan negera," terangnya.
Dia mengungkapkan, program pembebasan lahan di wilayah terdampak pembangunan jembatan baru Kayu Tangi Ujung di wilayah Banjarmasin Utara yang menjadi perbatasan antara Banjaramsin dan Barito Kuala tersebut penting dilaksanakan cepat.
Soalnya, tutur A Fanani, untuk keperluan lahan yang masuk tanggungjawab di Pemkab Barito Kuala sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintahan tetangga tersebut.
"Ya, mungkin penegerjaannya sambil jalan juga bisa, dari seberang sana dikerjakan dulu, wilayah di Banjarmasin bertahap dilakukan, setelah beres betul dibebaskan lahannya," ucap A Fanani.
Menurut dia, saat ini tim penaksir harga lahan independen pemerintah kota terus berkerja, sehingga belum ada kepastian berapa harga lahan permeter perseginya di wilayah itu.
"Negosiasi pun terus kita lakukan dengan pemilik lahan dan bangunan, kita yakin masyarakat mendukung program ini, hingga bisa sukses program pembebasan lahan tersebut pada tahun ini," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin A Fanani Syaifuddin, di Banjarmasin, Jumat, adanya penambahan anggaran itu sudah disetujui di APBD perubahan 2018.
"Mulanyakan anggaran khsusu untuk pembebasan lahan itu Rp21 miliar di APBD murni 2018 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, terus kita tambahkan lagi Rp15 miliar di APBD-P 2018," ujarnya.
Dipaparkan A Fanani, total anggaran Rp36 miliar yang disediakan untuk program pembebasan lahan ini untuk pembangunan jembatan Alalak atau jembatan Kayu Tangi Ujung yang merupakan lintas trans Kalimantan.
"Ada sekitar 40 bangunan masyarakat yang harus dibebaskan lahannya oleh pemerintah kota untuk pembangunan jembatan baru Kayu Tangi Ujung itu, sehingga dananya cukup besar," tuturnya.
A Fanani mengatakan, program pembebasan lahan di wilayah itu ditarget selesai pada Desember 2018 ini, sehingga proyek pembangunannya bisa lancar dilaksanakan pemerintah pusat.
"Kalau pemerintah kota kan bertanggungjawab dengan pembebasan lahannya di seberang sini, kalau diseberang sana kan tanggungjawab Pemkab Barito Kuala, sedangkan pembangunannya tanggungjawab pemerintah pusat, karena jalan negera," terangnya.
Dia mengungkapkan, program pembebasan lahan di wilayah terdampak pembangunan jembatan baru Kayu Tangi Ujung di wilayah Banjarmasin Utara yang menjadi perbatasan antara Banjaramsin dan Barito Kuala tersebut penting dilaksanakan cepat.
Soalnya, tutur A Fanani, untuk keperluan lahan yang masuk tanggungjawab di Pemkab Barito Kuala sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintahan tetangga tersebut.
"Ya, mungkin penegerjaannya sambil jalan juga bisa, dari seberang sana dikerjakan dulu, wilayah di Banjarmasin bertahap dilakukan, setelah beres betul dibebaskan lahannya," ucap A Fanani.
Menurut dia, saat ini tim penaksir harga lahan independen pemerintah kota terus berkerja, sehingga belum ada kepastian berapa harga lahan permeter perseginya di wilayah itu.
"Negosiasi pun terus kita lakukan dengan pemilik lahan dan bangunan, kita yakin masyarakat mendukung program ini, hingga bisa sukses program pembebasan lahan tersebut pada tahun ini," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018