Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menuntut agar pemerintah pusat segera membuka kembali kran ekspor rotan mentah ke berbagai negara.
Kepala Dinas Perdagangan Pemprov Kalsel Birhasani mengatakan, tuntutan tersebut kembali disuarakan langsung kepada Direktur Fasilitasi Expor-Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Olvy Adriana di Banjarmasin Rabu.
Menurut Birhasani kedatangan Olvy ke Banjarmasin dalam rangka rapat Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri, di Hotel Rattan Inn.
"Saat rapat sinkronisasi tadi, saya telah menyampaikan, agar kran ekspor rotan segera dibuka, karena kini, petani rotan Kalsel, hanya mampu menjadi penonton saat nilai dolar naik," katanya.
Permintaan tersebut, tambah dia, dijawab bahwa kini pemerintah pusat terutama Kementerian Perdagangan sedang mengkajiulang secara mendalam, bisa tidaknya krena ekspor rotan mentah kembali dibuka.
Menurut Birhasani, pascadikeluarkannya peraturan menteri perdagangan nomer 35 tahun 2013, tentang larangan ekspor mentah, ekspor rotan Kalsel langsung anjlok.
Hal tersebut terjadi, tambah dia, karena serapan industri tingkat Kalsel, bahkan nasional, terhadap bahan baku rotan masih sangat rendah.
Industri rotan, tambah dia, tumbuh sangat lambat, sehingga produksi rotan menjadi sangat tidak berharga.
Kondisi tersebut, membuat petani rotan, akhirnya beralih ke pekerjaan lain, antara lain ke perkebunan karet, sawit dan lainnya.
Dampaknya, selain ekonomi petani rotan yang turun, juga membuat pengelolaan kawasan hutan terganggu, karena rotan akhirnya dibabat untuk diganti dengan sawit dan lainnya.
Sebelumnya, tambah dia, pihaknya telah berupaya melakukan fasilitasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu DPRD Provinsi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan lainnya, tetapi hingga kini belum berhasil.
Padahal, tambah dia, pada tahun 2012 ke bawah, potensi ekspor rotan Kalsel, sangat bagus dan cukup berjaya.
Saat ini, tambah dia, dari puluhan eksportir rotan yang ada diKalsel, hanya tinggal satu yang bertahan, yaitu PT Sarikaya, itupun nilai ekspornya sangat kecil.
Industri rotan tersebut, sebagian besar hanya memproduksi tas, lampit dan lainnya, yang kebutuhan pasarnya tidak terlalu besar.
Saat ini perajin rotan Kalsel belum siap untuk bisa bersaing dengan industri dari luar negeri, sehingga begitu ketentuan larangan ekspor rotan mentah ditetapkan, maka volume ekspor hasil hutan tersebut terus turun.
Berdasarkan data Disperindag pada 2017, volume ekspor rotan Kalsel sebanyak 170,6 ton turun hingga 46,27 persen dibanding 2016 317,6 ton.
Sedangkan nilai ekspor Kalsel 633,6 ribu dolar AS turun 22,33 persen dibanding 2016 sebesar 821 ribu dolar AS.
Tuntutan agar kran ekspor dibuka kembali bukan hanya dari Kalsel,tetapi seluruh pimpinan daerah di Kalimantan juga memiliki tuntutan sama.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Dinas Perdagangan Pemprov Kalsel Birhasani mengatakan, tuntutan tersebut kembali disuarakan langsung kepada Direktur Fasilitasi Expor-Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Olvy Adriana di Banjarmasin Rabu.
Menurut Birhasani kedatangan Olvy ke Banjarmasin dalam rangka rapat Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri, di Hotel Rattan Inn.
"Saat rapat sinkronisasi tadi, saya telah menyampaikan, agar kran ekspor rotan segera dibuka, karena kini, petani rotan Kalsel, hanya mampu menjadi penonton saat nilai dolar naik," katanya.
Permintaan tersebut, tambah dia, dijawab bahwa kini pemerintah pusat terutama Kementerian Perdagangan sedang mengkajiulang secara mendalam, bisa tidaknya krena ekspor rotan mentah kembali dibuka.
Menurut Birhasani, pascadikeluarkannya peraturan menteri perdagangan nomer 35 tahun 2013, tentang larangan ekspor mentah, ekspor rotan Kalsel langsung anjlok.
Hal tersebut terjadi, tambah dia, karena serapan industri tingkat Kalsel, bahkan nasional, terhadap bahan baku rotan masih sangat rendah.
Industri rotan, tambah dia, tumbuh sangat lambat, sehingga produksi rotan menjadi sangat tidak berharga.
Kondisi tersebut, membuat petani rotan, akhirnya beralih ke pekerjaan lain, antara lain ke perkebunan karet, sawit dan lainnya.
Dampaknya, selain ekonomi petani rotan yang turun, juga membuat pengelolaan kawasan hutan terganggu, karena rotan akhirnya dibabat untuk diganti dengan sawit dan lainnya.
Sebelumnya, tambah dia, pihaknya telah berupaya melakukan fasilitasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu DPRD Provinsi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan lainnya, tetapi hingga kini belum berhasil.
Padahal, tambah dia, pada tahun 2012 ke bawah, potensi ekspor rotan Kalsel, sangat bagus dan cukup berjaya.
Saat ini, tambah dia, dari puluhan eksportir rotan yang ada diKalsel, hanya tinggal satu yang bertahan, yaitu PT Sarikaya, itupun nilai ekspornya sangat kecil.
Industri rotan tersebut, sebagian besar hanya memproduksi tas, lampit dan lainnya, yang kebutuhan pasarnya tidak terlalu besar.
Saat ini perajin rotan Kalsel belum siap untuk bisa bersaing dengan industri dari luar negeri, sehingga begitu ketentuan larangan ekspor rotan mentah ditetapkan, maka volume ekspor hasil hutan tersebut terus turun.
Berdasarkan data Disperindag pada 2017, volume ekspor rotan Kalsel sebanyak 170,6 ton turun hingga 46,27 persen dibanding 2016 317,6 ton.
Sedangkan nilai ekspor Kalsel 633,6 ribu dolar AS turun 22,33 persen dibanding 2016 sebesar 821 ribu dolar AS.
Tuntutan agar kran ekspor dibuka kembali bukan hanya dari Kalsel,tetapi seluruh pimpinan daerah di Kalimantan juga memiliki tuntutan sama.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018