Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Ribuan warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan belum bisa mengakses sanitasi dan air minum, meski bermukim di daerah rawa namun air rawa belum tentu layak digunakan dan dikonsumsi.
Ketua Tim Supervisi Program Penyediaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas) Onny Trijunianto di Amuntai, Selasa menyebut sebanyak 13.048 jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) belum mengakses sanitasi dan air minum (SAM).
"Kita akan memonitoring dua desa yakni Desa Jingah Bujur dan Simpang Empat di mana dilaporkan masih banyak warganya yang belum mengakses air minum dan sanitasi," ujar Onny.
Onny mengatakan, pihaknya mengejar target agar bisa mengentaskan jumlah warga yang belum bisa mengakses SAM melalui Program Pansimas tahun ini.
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H.Husairi Abdi saat menerima kedatangan Tim Supervisi berharap dukungan pihak terkait agar Program Pansimas bisa diselesaikan.
"Kita akan memonitoring dua desa yakni Desa Jingah Bujur dan Simpang Empat di mana dilaporkan masih banyak warganya yang belum mengakses air minum dan sanitasi," ujar Onny.
Onny mengatakan, pihaknya mengejar target agar bisa mengentaskan jumlah warga yang belum bisa mengakses SAM melalui Program Pansimas tahun ini.
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H.Husairi Abdi saat menerima kedatangan Tim Supervisi berharap dukungan pihak terkait agar Program Pansimas bisa diselesaikan.
"Jika semua pihak bekerja sama dan saling dukung, Insya Allah Program Pansimas akan berjalan dengan lancar," kata Husairi.
Husairi menegaskan, masyarakat layak mendapatkan pelayanan air bersih dan sanitasi sebagai bentuk pelayanan kebutuhan dasar, dimana tujuannya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pejabat perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hj.Fahriati mengatakan pihaknya sudah menyusun Peraturan Bupati tentang pengalokasikan sebanyak 10 persen dari dana desa untuk mendukung Program Pansimas.
"Sekarang sudah ada peraturan berupa Perbup yang mengarahkan penggunaan dana desa baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastuktur yang mendukung kelancaran program Pansimas," katanya.
Husairi menegaskan, masyarakat layak mendapatkan pelayanan air bersih dan sanitasi sebagai bentuk pelayanan kebutuhan dasar, dimana tujuannya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pejabat perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Hj.Fahriati mengatakan pihaknya sudah menyusun Peraturan Bupati tentang pengalokasikan sebanyak 10 persen dari dana desa untuk mendukung Program Pansimas.
"Sekarang sudah ada peraturan berupa Perbup yang mengarahkan penggunaan dana desa baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastuktur yang mendukung kelancaran program Pansimas," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018