Barabai, (Antaranews Kalsel) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan menyampaikan penolakan rencana regrouping atau penggabungan Sekolah Dasar yang diwacanakan oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD HST H Saban Effendi di Barabai, Selasa menilai penggabungan sekolah bukan solusi yang menguntungkan karena itu perlu dipertimbangkan lagi.
"Program regouping lebih banyak merugikan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat jadi bukan penyelesaian masalah yang efisiensi," kata Saban.
Jika regrouping diberlakukan sejumlah bangunan sekolah tak terpakai dan siswa harus menempuh jarak lebih jauh menuju sekolah yang masuk program penggabungan.
Program regrouping sendiri mulai diwacanakan 2017 berupa penyusunan program penggabungan sekolah sesuai zona dan mulai direalisasikan tahun ini.
Sekolah yang digabung dibagi menjadi empat zona dan dari 262 SD di wilayah ini sebanyak 50 SD yang tereliminasi.
Dengan tujuan seluruh sekolah di Kabupaten HST memiliki standar minimal pelayanan dan pelaksanaan sekolah menjadi lebih efisien.
Namun pada tahap perencanaan banyak mendapat penolakan baik oleh para guru yang sekolahnya tereleminasi maupun masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SD.
elaksana Tugas Bupati HST A Chairansyah meminta wacana regrouping ini perlu dikaji kembali menyusul adanya penolakan sejumlah pihak.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua DPRD HST H Saban Effendi di Barabai, Selasa menilai penggabungan sekolah bukan solusi yang menguntungkan karena itu perlu dipertimbangkan lagi.
"Program regouping lebih banyak merugikan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat jadi bukan penyelesaian masalah yang efisiensi," kata Saban.
Jika regrouping diberlakukan sejumlah bangunan sekolah tak terpakai dan siswa harus menempuh jarak lebih jauh menuju sekolah yang masuk program penggabungan.
Program regrouping sendiri mulai diwacanakan 2017 berupa penyusunan program penggabungan sekolah sesuai zona dan mulai direalisasikan tahun ini.
Sekolah yang digabung dibagi menjadi empat zona dan dari 262 SD di wilayah ini sebanyak 50 SD yang tereliminasi.
Dengan tujuan seluruh sekolah di Kabupaten HST memiliki standar minimal pelayanan dan pelaksanaan sekolah menjadi lebih efisien.
Namun pada tahap perencanaan banyak mendapat penolakan baik oleh para guru yang sekolahnya tereleminasi maupun masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SD.
elaksana Tugas Bupati HST A Chairansyah meminta wacana regrouping ini perlu dikaji kembali menyusul adanya penolakan sejumlah pihak.***4***
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018