Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengungkapkan, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011, terdapat 27 temuan.
Temuan tersebut selain masalah yang berulang, terdapat pula beberapa temuan yang signifikan lainnya, ungkap Kepala Perwakilan BPK-RI Kalsel Jack Anwar Mursidi pada rapat paripurna istimewa DPRD setempat, yang dipimpin ketuanya Nasib Alamsyah, di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna istimewa itu sendiri, yang lengkap dihadiri tiga wakil ketua dewannya, Muhammad Iqbal Yudianoor, Fathurrahman dan H Riswandi tersebut, dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Kalsel 2011.
Tapi Kepala Perwakilan BPK-RI Kalsel itu tidak merinci temuan pada LKPD 2011 pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, kecuali menyebutkan, antara lain penatausahaan hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, belum memadai.
Selain itu, terdapat realisasi belanja hibah yang belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, ungkapnya dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel tersebut yang juga hadir gubernur setempat H Rudy Ariffin.
Temuan lainnya, berupa pertanggungjawaban belanja bantuan sosial (bansos) tidak tepat, serta penatausahaan piutang pelayanan dan piutang pajak daerah belum tertib, lanjutnya.
Menurut dia, masih terjadinya temuan berulang tersebut menandakan, rekomendasi BPK-RI belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemprov Kalsel.
Oleh karenanya, terkait LKPD Kalsel 2011 tersebut, BPK-RI juga belum bisa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terpaksa harus puas terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP).
Namun BPK-RI menilai, dalam LKPD Kalsel 2011 menunjukan kemajuan dari LKPD-LKPD tahun sebelumnya, dan berharap keadaan tersebut terus terjadi perbaikan-perbaikan.
Terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2011, BPK-RI telah memeriksa laporan keuangan yang terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan BPK-RI tersebut meliputi, pendapatan dengan realisasi Rp3,14 triliun atau 124,35 persen, belanja dan transfer dengan realisasi Rp2,46 triliun atau 90,31 persen, serta aktiva Rp8,66 triliun dan pasiva Rp8,66 triliun, demikian Jack.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Temuan tersebut selain masalah yang berulang, terdapat pula beberapa temuan yang signifikan lainnya, ungkap Kepala Perwakilan BPK-RI Kalsel Jack Anwar Mursidi pada rapat paripurna istimewa DPRD setempat, yang dipimpin ketuanya Nasib Alamsyah, di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna istimewa itu sendiri, yang lengkap dihadiri tiga wakil ketua dewannya, Muhammad Iqbal Yudianoor, Fathurrahman dan H Riswandi tersebut, dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Kalsel 2011.
Tapi Kepala Perwakilan BPK-RI Kalsel itu tidak merinci temuan pada LKPD 2011 pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, kecuali menyebutkan, antara lain penatausahaan hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, belum memadai.
Selain itu, terdapat realisasi belanja hibah yang belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya, ungkapnya dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel tersebut yang juga hadir gubernur setempat H Rudy Ariffin.
Temuan lainnya, berupa pertanggungjawaban belanja bantuan sosial (bansos) tidak tepat, serta penatausahaan piutang pelayanan dan piutang pajak daerah belum tertib, lanjutnya.
Menurut dia, masih terjadinya temuan berulang tersebut menandakan, rekomendasi BPK-RI belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemprov Kalsel.
Oleh karenanya, terkait LKPD Kalsel 2011 tersebut, BPK-RI juga belum bisa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terpaksa harus puas terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP).
Namun BPK-RI menilai, dalam LKPD Kalsel 2011 menunjukan kemajuan dari LKPD-LKPD tahun sebelumnya, dan berharap keadaan tersebut terus terjadi perbaikan-perbaikan.
Terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2011, BPK-RI telah memeriksa laporan keuangan yang terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan BPK-RI tersebut meliputi, pendapatan dengan realisasi Rp3,14 triliun atau 124,35 persen, belanja dan transfer dengan realisasi Rp2,46 triliun atau 90,31 persen, serta aktiva Rp8,66 triliun dan pasiva Rp8,66 triliun, demikian Jack.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012