Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Petani sawit di sejumlah desa dalam Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengeluhkan kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) hasil kebun mereka.
Kepala Desa Batu Tunau Supiani, Selasa mengatakan selama ini petani menjual sawitke Batulicin.
"Petani menjualnya ke Batulicin, tapi kendalanya biaya angkutnya," katanya.
Terlebih saat ini harga jual sawit sedang anjlok, petani dilematis untuk melakukan panen sebab biaya angkut ke Batulicin cukup besar, sedangkan harga jual tidak seberapa.
"Harga buah masyarakat itu Rp350 per kilogram, upah panennya ada yang Rp200, jadi pemilik lahan itu menerima Rp150 saja perkilogram," tuturnya.
Sebenarnya di Kecamatan Pulau Laut Timur ada sebuah perusahaan perkebunan kepala sawit yang beroperasi, yakni PT Bersama Sejahtera Sakti, yang merupakan salah satu kelompok usaha Minamas Plantation.
Namun perusahaan tersebut tidak bisa menampung sawit dari petani. Selain kapasitas pabrik yang terbatas, pihak perusahaan beralasan sawit dari kebun mandiri masyarakat belum tersertifikasi.
"Memang PT BSS sekarang hanya menerima buah dari lingkungan sendiri, termasuk buah dari plasma kami karena statusnya tidak ada sertifikat RSPO juga tidak bisa diterima di pabrik kami sendiri," terang Didik Sulistyo, manajemen PT BSS.
Camat Pulau Laut Timur Erawati mengatakan kebun sawit mandiri milik masyarakat di wilayahnya diperkirakan luasnya mencapai 3.000 Ha. Paling banyak di Desa Sejakah, Desa Batu Tunau, dan Desa Tanjung Pengharapan.
"Dari 14 desa, hanya tiga desa yang tidak bertanam sawit," ungkapnya.
Kondisi saat ini masyarakat seperti menghadapi buah simalakama. Menanam sawit tidak ada hasil, mengharap usaha lain juga sulit.
"Kami mengharap ada jalan keluar terbaik, walau perusahaan tidak bisa menerima sesuai harga pemerintah, tapi sesuaikan dengan kualitas sawit masyarakat, kata Erawati.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Alfisah mengatakan seharusnya pemerintah daerah tak hanya membantu kelompok tani untuk berkebun, tapi juga memikirkan pemasarannya.
"Dalam hal ini Dinas Perkebunan perlu perencanaan agar masyarakat yang punya kebun tidak terlantar," tegasnya.
Tapi tidak hanya pemerintah, dewan juga menekan pihak perusahaan agar memiliki kepedulian kepada masyarakat di sekitar wilayah kerjanya.
Di lain pihak, Kepala Seksi Paskapengolahan dan Paskapanen Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru Eddy Rahmadi mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Pulau Laut yang masih kekurangan bahan baku.
"Saat ini yang bisa kami sampaikan karena PT BSS tidak bisa menerima, yang terdekat saat ini PT BRI. Namun kapasitas yang bisa mereka terima cuma 50 ton perhari. Nanti kami koordinasi lagi dengan pimpinan langkah-langkah lain yang bisa dilakukan," katanya.
Sedangkan untuk sertifikasi kebun mandiri masyarakat, itu akan dilakukan bertahap dan masih perlu sosialisasi kepada petani karena prosesnya tidak mudah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Desa Batu Tunau Supiani, Selasa mengatakan selama ini petani menjual sawitke Batulicin.
"Petani menjualnya ke Batulicin, tapi kendalanya biaya angkutnya," katanya.
Terlebih saat ini harga jual sawit sedang anjlok, petani dilematis untuk melakukan panen sebab biaya angkut ke Batulicin cukup besar, sedangkan harga jual tidak seberapa.
"Harga buah masyarakat itu Rp350 per kilogram, upah panennya ada yang Rp200, jadi pemilik lahan itu menerima Rp150 saja perkilogram," tuturnya.
Sebenarnya di Kecamatan Pulau Laut Timur ada sebuah perusahaan perkebunan kepala sawit yang beroperasi, yakni PT Bersama Sejahtera Sakti, yang merupakan salah satu kelompok usaha Minamas Plantation.
Namun perusahaan tersebut tidak bisa menampung sawit dari petani. Selain kapasitas pabrik yang terbatas, pihak perusahaan beralasan sawit dari kebun mandiri masyarakat belum tersertifikasi.
"Memang PT BSS sekarang hanya menerima buah dari lingkungan sendiri, termasuk buah dari plasma kami karena statusnya tidak ada sertifikat RSPO juga tidak bisa diterima di pabrik kami sendiri," terang Didik Sulistyo, manajemen PT BSS.
Camat Pulau Laut Timur Erawati mengatakan kebun sawit mandiri milik masyarakat di wilayahnya diperkirakan luasnya mencapai 3.000 Ha. Paling banyak di Desa Sejakah, Desa Batu Tunau, dan Desa Tanjung Pengharapan.
"Dari 14 desa, hanya tiga desa yang tidak bertanam sawit," ungkapnya.
Kondisi saat ini masyarakat seperti menghadapi buah simalakama. Menanam sawit tidak ada hasil, mengharap usaha lain juga sulit.
"Kami mengharap ada jalan keluar terbaik, walau perusahaan tidak bisa menerima sesuai harga pemerintah, tapi sesuaikan dengan kualitas sawit masyarakat, kata Erawati.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Alfisah mengatakan seharusnya pemerintah daerah tak hanya membantu kelompok tani untuk berkebun, tapi juga memikirkan pemasarannya.
"Dalam hal ini Dinas Perkebunan perlu perencanaan agar masyarakat yang punya kebun tidak terlantar," tegasnya.
Tapi tidak hanya pemerintah, dewan juga menekan pihak perusahaan agar memiliki kepedulian kepada masyarakat di sekitar wilayah kerjanya.
Di lain pihak, Kepala Seksi Paskapengolahan dan Paskapanen Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru Eddy Rahmadi mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Pulau Laut yang masih kekurangan bahan baku.
"Saat ini yang bisa kami sampaikan karena PT BSS tidak bisa menerima, yang terdekat saat ini PT BRI. Namun kapasitas yang bisa mereka terima cuma 50 ton perhari. Nanti kami koordinasi lagi dengan pimpinan langkah-langkah lain yang bisa dilakukan," katanya.
Sedangkan untuk sertifikasi kebun mandiri masyarakat, itu akan dilakukan bertahap dan masih perlu sosialisasi kepada petani karena prosesnya tidak mudah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018