Barabai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyampaikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 saat rapat paripurna di Gedung DPRD HST, Selasa (17/7).
Plt Bupati HST H A Chairansyah menyampaikan pada sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk sementara adalah untuk penyertaan modal atau investasi kepada BUMD sebesar Rp10 miliar.
Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pembentukan dana cadangan untuk Pilkada 2020 sebesar Rp10 miliar.
"Dengan demikian maka pengeluaran pembiayaan kita pagukan sebesar Rp20 miliar," kata Chairansyah.
Menurutnya rancangan yang disampaikan tersebut masih bisa berubah apabila nantinya terjadi perubaan kebijakan.
Baik itu dari Pemerintah Pusat maupun kebijakan dari Pemerintah Provinsi khususnya terkait alokasi dana transfer baik dana perimbangan maupun dana penyesuaian dan petunjuk teknis penggunaan DAK baru.
"Harapan kami hendaknya hal tersebut langsung kita tampung dalam penyusunan RAPBD tahun 2019 tanpa perlu kita berubah nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2019," katanya.
Dia juga mengungkapkan agara rancangan ini dapat disepakati dalam rangka memperlancar proses penyusunan APBD sehingga penetapannya bisa tepat waktu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Plt Bupati HST H A Chairansyah menyampaikan pada sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk sementara adalah untuk penyertaan modal atau investasi kepada BUMD sebesar Rp10 miliar.
Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pembentukan dana cadangan untuk Pilkada 2020 sebesar Rp10 miliar.
"Dengan demikian maka pengeluaran pembiayaan kita pagukan sebesar Rp20 miliar," kata Chairansyah.
Menurutnya rancangan yang disampaikan tersebut masih bisa berubah apabila nantinya terjadi perubaan kebijakan.
Baik itu dari Pemerintah Pusat maupun kebijakan dari Pemerintah Provinsi khususnya terkait alokasi dana transfer baik dana perimbangan maupun dana penyesuaian dan petunjuk teknis penggunaan DAK baru.
"Harapan kami hendaknya hal tersebut langsung kita tampung dalam penyusunan RAPBD tahun 2019 tanpa perlu kita berubah nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2019," katanya.
Dia juga mengungkapkan agara rancangan ini dapat disepakati dalam rangka memperlancar proses penyusunan APBD sehingga penetapannya bisa tepat waktu.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018