Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengonfirmasi kelanjutan pembangunan mega proyek Jembatan Pulau Laut-Batulicin, oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang hingga saat ini mandeg.
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah Selasa mengatakan, belum adanya perkembangan terhadap tindak lanjut proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut, maka perlu dipertanyakan atas rencana ekspose kementerian dan pemprov.
"Kapasitas kami di daerah untuk menanyakan ini karena banyaknya desakan dan dorongan dari masyarakat yang menanyakan progress atas proyek Jembatan Pulau Laut yang sangat dinantikan realisasinya," kata Alfisah.
Dikatakannya, tidak diharapkan terjadinya ke-vacuman atas proyek jembatan terpanjang di Indonesia (6,5 Km) ini, untuk itu pihaknya akan terus mendorong dimana titik kesalahannya untuk kemudian diperbaiki sehingga bisa berlanjut.
Sebelumnya, politisi Partai Nasdem ini menegaskan Legislatif Kotabaru tetap berpegang pada komitmen untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut meski ada perubahan opsi pembiayaan yang diputuskan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
"Kami (pemerintah daerah Kotabaru) akan selalu siap jika ternyata pemerintah pusat mengharuskan adanya perubahan komposisi sharing pendanaan dalam pembangunan jembatan Pulau Laut," tegas Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah.
Hal itu dikemukakan sebuhungan dengan akan dilakukannya ekspose Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah ada pertemuan dalam rapat koordinasi bersama DPRD Kotabaru (ketua Alfisah dan dua wakilnya), Wakil Bupati Kotabaru, H Burhanudin, DPRD Kalsel (ketua dan wakil) dan anggota DPR-RI asal Kalsel, Dardiansyah.
Dijelaskan Alfisah, pusat dalam hal ini baik Bappenas dan Kementerian PUPR berjanji akan memback-up kelanjutan mega proyek Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dengan Tanah Bumbu, daratan Kalimantan, namun harus terlebih dulu ada penelitian dan kajian yang kemudian dilakukan ekspose ke publik.
Namun lanjut dia, dari penjelasan kementerian, kondisi keuangan negara saat ini masih sangat terbatas yang diperuntukkan proyek-proyek besar seperti ini, maka dimungkinkan akan dilakukan beberapa opsi, salah satunya akan dilibatkannya pihak ketiga atau swasta.
Dituturkan Alfisah, sebagai gambaran awal pola sharing dana yang akan dilakukan adalah pembiayaan pembangunan jembatan, khususnya untuk bentang tengahnya.
Sementara disinggung adanya kemungkinan berubahnya komposisi sharing sebagaimana kesepakatan awal Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, Provinsi Rp500 miliar dan sisanya pusat, politisi Partai Nasdem ini secara tegas, Kotabaru akan selalu siap dengan opsi apapun baik menyangkut perubahan besaran sharing dana.
"Jika memang komposisi sharing dana yang sebelumnya disepakati itu berubah, maka kami (Kotabaru) akan selalu siap dengan konsekuensi tersebut, asalkan jembatan terus dilanjutkan, karena ini hajat hidup masyarakat luas," tegasnya.
Namun lanjutnya, semua itu akan tergantung dengan hasil ekspose Kementerian PUPR nantinya, apa dan bagaimana opsi yang akan diputuskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah Selasa mengatakan, belum adanya perkembangan terhadap tindak lanjut proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut, maka perlu dipertanyakan atas rencana ekspose kementerian dan pemprov.
"Kapasitas kami di daerah untuk menanyakan ini karena banyaknya desakan dan dorongan dari masyarakat yang menanyakan progress atas proyek Jembatan Pulau Laut yang sangat dinantikan realisasinya," kata Alfisah.
Dikatakannya, tidak diharapkan terjadinya ke-vacuman atas proyek jembatan terpanjang di Indonesia (6,5 Km) ini, untuk itu pihaknya akan terus mendorong dimana titik kesalahannya untuk kemudian diperbaiki sehingga bisa berlanjut.
Sebelumnya, politisi Partai Nasdem ini menegaskan Legislatif Kotabaru tetap berpegang pada komitmen untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut meski ada perubahan opsi pembiayaan yang diputuskan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
"Kami (pemerintah daerah Kotabaru) akan selalu siap jika ternyata pemerintah pusat mengharuskan adanya perubahan komposisi sharing pendanaan dalam pembangunan jembatan Pulau Laut," tegas Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah.
Hal itu dikemukakan sebuhungan dengan akan dilakukannya ekspose Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah ada pertemuan dalam rapat koordinasi bersama DPRD Kotabaru (ketua Alfisah dan dua wakilnya), Wakil Bupati Kotabaru, H Burhanudin, DPRD Kalsel (ketua dan wakil) dan anggota DPR-RI asal Kalsel, Dardiansyah.
Dijelaskan Alfisah, pusat dalam hal ini baik Bappenas dan Kementerian PUPR berjanji akan memback-up kelanjutan mega proyek Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dengan Tanah Bumbu, daratan Kalimantan, namun harus terlebih dulu ada penelitian dan kajian yang kemudian dilakukan ekspose ke publik.
Namun lanjut dia, dari penjelasan kementerian, kondisi keuangan negara saat ini masih sangat terbatas yang diperuntukkan proyek-proyek besar seperti ini, maka dimungkinkan akan dilakukan beberapa opsi, salah satunya akan dilibatkannya pihak ketiga atau swasta.
Dituturkan Alfisah, sebagai gambaran awal pola sharing dana yang akan dilakukan adalah pembiayaan pembangunan jembatan, khususnya untuk bentang tengahnya.
Sementara disinggung adanya kemungkinan berubahnya komposisi sharing sebagaimana kesepakatan awal Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp250 miliar, Provinsi Rp500 miliar dan sisanya pusat, politisi Partai Nasdem ini secara tegas, Kotabaru akan selalu siap dengan opsi apapun baik menyangkut perubahan besaran sharing dana.
"Jika memang komposisi sharing dana yang sebelumnya disepakati itu berubah, maka kami (Kotabaru) akan selalu siap dengan konsekuensi tersebut, asalkan jembatan terus dilanjutkan, karena ini hajat hidup masyarakat luas," tegasnya.
Namun lanjutnya, semua itu akan tergantung dengan hasil ekspose Kementerian PUPR nantinya, apa dan bagaimana opsi yang akan diputuskan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018