Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin Aman Fahriansyah menyatakan, pihaknya dilegislatif mengusulkan peningkatan insentif bagi pembinaan Rukun Tetangga (RT) dapat memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sebagaimana diketahui, UMP Kalsel pada 2018 ini ditetapkan Gubernur Kalsel sebesar Rp2,4 juta sementara insentif RT di Kota Banjarmasin saat ini Rp400 ribu perbulannya.
"Kita rasa untuk insentif RT sebesar Rp400 ribu perbulannya itu saat ini sangat kecil sekali, kita inginnya merevisi dapat memenuhi UMP," ujar politisi PPP itu di Banjarmasin, Kamis.
Dituturkan Aman, Raperda tentang revisi Perda nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan RT dan RW di kota yang digodok pihaknya salah satu poinnya tentang peningkatan insentif bagi RT dan RW.
"Meskipun kita menginginkan revisi insentif RT dan RW ini memenuhi UMP, tapi kita mempertimbangkan pengajuan dari pemerintah kota berapa besarannya, yakni, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah," paparnya.
Dia menyatakan, pembinaan RT dan RW ini harus mendapatkan perhatian besar dari pemerintah kota karena sebagai ujung tombak bagi berlangsungnya pelayanan pemerintah kota sendiri.
Dari itu, ujarnya, perlu penghargaan yang besar bagi kerja keras jajaran pengurus RT dan RW di daerah ini agar kesejahteraan mereka juga terpenuhi.
"Kalau hanya Rp400 ribu perbulannya itu kita rasa sangat tidak memenuhi kesejahteraan sama sekali, padahal sumbangsih mereka membantu kelancaran kerja pemerintah kota sangat besar, itu belum terhitung beban mereka dengan pertanggungjawaban pengunaan keuangan yang rumit," tuturnya.
Direvisi Perda ini, kata Aman, akan dirumuskan pula untuk menyederhanakan laporan pertanggungjawaban bagi pengunaan insentif pembinaan RT dan RW ini.
"Ya, kita cari kata-katanya yang baik lah nanti, agar tidak membuat RT dan RW harus pusing setiap bulannya bikin laporan pengunaan keuangan yang diberikan pemerintah kota," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sebagaimana diketahui, UMP Kalsel pada 2018 ini ditetapkan Gubernur Kalsel sebesar Rp2,4 juta sementara insentif RT di Kota Banjarmasin saat ini Rp400 ribu perbulannya.
"Kita rasa untuk insentif RT sebesar Rp400 ribu perbulannya itu saat ini sangat kecil sekali, kita inginnya merevisi dapat memenuhi UMP," ujar politisi PPP itu di Banjarmasin, Kamis.
Dituturkan Aman, Raperda tentang revisi Perda nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan RT dan RW di kota yang digodok pihaknya salah satu poinnya tentang peningkatan insentif bagi RT dan RW.
"Meskipun kita menginginkan revisi insentif RT dan RW ini memenuhi UMP, tapi kita mempertimbangkan pengajuan dari pemerintah kota berapa besarannya, yakni, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah," paparnya.
Dia menyatakan, pembinaan RT dan RW ini harus mendapatkan perhatian besar dari pemerintah kota karena sebagai ujung tombak bagi berlangsungnya pelayanan pemerintah kota sendiri.
Dari itu, ujarnya, perlu penghargaan yang besar bagi kerja keras jajaran pengurus RT dan RW di daerah ini agar kesejahteraan mereka juga terpenuhi.
"Kalau hanya Rp400 ribu perbulannya itu kita rasa sangat tidak memenuhi kesejahteraan sama sekali, padahal sumbangsih mereka membantu kelancaran kerja pemerintah kota sangat besar, itu belum terhitung beban mereka dengan pertanggungjawaban pengunaan keuangan yang rumit," tuturnya.
Direvisi Perda ini, kata Aman, akan dirumuskan pula untuk menyederhanakan laporan pertanggungjawaban bagi pengunaan insentif pembinaan RT dan RW ini.
"Ya, kita cari kata-katanya yang baik lah nanti, agar tidak membuat RT dan RW harus pusing setiap bulannya bikin laporan pengunaan keuangan yang diberikan pemerintah kota," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018