Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin Sri Nurnaningsih mengingatkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP sederajat secara online atau dalam jaringan (daring) agar disiapkan secara matang dari saat ini.
Sebab, kata dia di Banjarmasin, Senin, tidak boleh lagi ada kekacauan dalam pelaksanaan PPDB tingklat SMP sederajat yang akan dibuka dari 2 Juli hingga 4 Juli tersebut sebagaimana tahun lalu.
"Misalnya yang sering terjadi itu karena listrik padam, gangguan jaringan, termasuk tidak memenuhinya daya tampung data pada server," ujar politisi Demokrat tersebut.
Menurut Sri, hal-hal semacam itu perlu dicermati lebih awal hingga dapat dipersiapkan penanganannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Sebab kalau tidak terlihat maksimal persiapan gelar PPDB online ini, kami sarankan Dinas Pendidikan Kota melakukan sistem manual saja," ucap Sri.
Termasuk halnya, kata dia, harus diterapkan betul-betul sistem zonasi bagi penerimaan siswa baru tersebut.
"Jadi kami harap semuanya mengikuti aturan, jangan ada yang `titip-titipan`. Sekolah kami ingatkan itu," ujar Sri.
Pihaknya di komisi IV, ucap Sri, akan melakukan pemantauan secara intensif bagi pelaksanaan PPDB online ini, bahkan akan melakukan kunjungan langsung di sejumlah sekolah nantinya.
Sebagaimana diketahui, tutur dia, ada 63 SMP negeri di Ibu Kota Provinsi Kalsel ini, di mana ini harus benar-benar merata jumlah siswanya.
"Karena sistem zonasi ini, tidak ada istilah lagi sekolah favorit kan? Yang pasti itu anak sekolah tidak jauh dari rumahnya," ujar Sri.
Menurut dia, agar jangan sampai ada kekacawan dan protes dari orang tau siswa, perlu disosialisasikan dengan baik tentang pelaksanaan PPDB daring ini.
"Seperti tahun lalu kan banyak terjadi protes atas ketidaktahuan orang tua siswa. Itu bukti karena kurang sosialisasi, utamanya terkait sistem zonasi tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sebab, kata dia di Banjarmasin, Senin, tidak boleh lagi ada kekacauan dalam pelaksanaan PPDB tingklat SMP sederajat yang akan dibuka dari 2 Juli hingga 4 Juli tersebut sebagaimana tahun lalu.
"Misalnya yang sering terjadi itu karena listrik padam, gangguan jaringan, termasuk tidak memenuhinya daya tampung data pada server," ujar politisi Demokrat tersebut.
Menurut Sri, hal-hal semacam itu perlu dicermati lebih awal hingga dapat dipersiapkan penanganannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Sebab kalau tidak terlihat maksimal persiapan gelar PPDB online ini, kami sarankan Dinas Pendidikan Kota melakukan sistem manual saja," ucap Sri.
Termasuk halnya, kata dia, harus diterapkan betul-betul sistem zonasi bagi penerimaan siswa baru tersebut.
"Jadi kami harap semuanya mengikuti aturan, jangan ada yang `titip-titipan`. Sekolah kami ingatkan itu," ujar Sri.
Pihaknya di komisi IV, ucap Sri, akan melakukan pemantauan secara intensif bagi pelaksanaan PPDB online ini, bahkan akan melakukan kunjungan langsung di sejumlah sekolah nantinya.
Sebagaimana diketahui, tutur dia, ada 63 SMP negeri di Ibu Kota Provinsi Kalsel ini, di mana ini harus benar-benar merata jumlah siswanya.
"Karena sistem zonasi ini, tidak ada istilah lagi sekolah favorit kan? Yang pasti itu anak sekolah tidak jauh dari rumahnya," ujar Sri.
Menurut dia, agar jangan sampai ada kekacawan dan protes dari orang tau siswa, perlu disosialisasikan dengan baik tentang pelaksanaan PPDB daring ini.
"Seperti tahun lalu kan banyak terjadi protes atas ketidaktahuan orang tua siswa. Itu bukti karena kurang sosialisasi, utamanya terkait sistem zonasi tersebut," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018