Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai Yazidie Fauzy mengharapkan, ketersediaan obat generik lebih optimal di provinsinya yang kini berpenduduk empat juta jiwa.
Harapan tersebut sebagaimana dalam penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalsel, ujar Sekretaris Komisi IV DPRD provinsi setempat, HM Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu, ketersediaan obat generik di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut secara umum tampaknya masih belum optimal.
Sebagai contoh ketersediaan obat esensial generik pada sarana pelayanan kesehatan di Kalsel baru mencapai 69,74 persen dari target 95 persen.
Kemudian anggaran untuk obat esensial generik pada sektor publik sebesar 14,47 persen dengan target setara dua dolar Amerika Serikat (AS) perkapita atau kepala keluarga (KK).
Sementara Peresepan Obat Generik Berlogo (0GB) di Puskesmas sudah 90 persen, di pada Rumah Sakit Umum (RSU) hanya 66 persen, dan rumah sakit swasra serta apotek 49 persen.
Memang, menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi IV DPRD Kalsel itu, pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin.
"Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah, tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya `asymetric information` dan praktek pemasaran yang kurang baik, sertaa sekitar 30 persen obat resep dijual langsung dokter, bidan dan perawat," demikian Lutfi.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kalsel berharap ke depan dengan keberadaan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, baik ketersedian maupun pemanfaat obat-obatan esensial generik bisa lebih optimal di provinsinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Harapan tersebut sebagaimana dalam penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalsel, ujar Sekretaris Komisi IV DPRD provinsi setempat, HM Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu, ketersediaan obat generik di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut secara umum tampaknya masih belum optimal.
Sebagai contoh ketersediaan obat esensial generik pada sarana pelayanan kesehatan di Kalsel baru mencapai 69,74 persen dari target 95 persen.
Kemudian anggaran untuk obat esensial generik pada sektor publik sebesar 14,47 persen dengan target setara dua dolar Amerika Serikat (AS) perkapita atau kepala keluarga (KK).
Sementara Peresepan Obat Generik Berlogo (0GB) di Puskesmas sudah 90 persen, di pada Rumah Sakit Umum (RSU) hanya 66 persen, dan rumah sakit swasra serta apotek 49 persen.
Memang, menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi IV DPRD Kalsel itu, pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin.
"Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah, tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya `asymetric information` dan praktek pemasaran yang kurang baik, sertaa sekitar 30 persen obat resep dijual langsung dokter, bidan dan perawat," demikian Lutfi.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kalsel berharap ke depan dengan keberadaan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, baik ketersedian maupun pemanfaat obat-obatan esensial generik bisa lebih optimal di provinsinya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018