Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Koordinator Forum Penguatan Hak Disabilitas Dr Arni Surwanti meminta Pemerintah Pusat maupun Pemda mengeluarkan kebijakan kegiatan ekstrakurekuler kepramukaan memuat materi pendidikan pengurangan resiko bencana bagi kaum disabilitas.
"Jadi kita minta nantinya ada materi dalam kepramukaan itu mengajarkan pendidikan mengurangi resiko bencana bagi penyandang disabilitas, yang pasti di SLB dan sekolah inklusi," ujarnya dalam kegiatan workshop mengenai hal tersebut di Hotel Palm Banjarmasin, Sabtu(28/4).
Menurut dia, kegiatan workshop yang mengundang pengurus pramuka dan sekolah SLB juga inklusi di Kalsel ini bertema "Perumusan kebijakan pendidikan pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan".
"Sebab kita pikir kalau memuat dalam kurikulum pendidikan bagi kaum disabilitas ini sulit, baiknya diekstrakurekuler, ekstrakurekuler yang wajib itukan kepramukaan," ucap Arni.
Kenapa harus diintensifkan adanya pendidikan itu bagi kaum disabilitas, paparnya, karena yang banyak menjadi korban disaat bencana itu adalah kaum disabilitas. Bahkan resikonya bisa banding lima dengan orang normal.
Ini perlu dipahami, kata Arni yang marupakan anggota CIQAL, organisasi yang juga memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas, bahwa di Indonesia sering mengalami bencana alam.
"Ada bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi ataupun kebakaran, harus ada cara melindungi kaum disabilitas agar bisa tanggap menghadapi beragam bencana itu," ujarnya.
Dia menyatakan, Kalsel dan Yogyakarta akan menjadi daerah percontohan bisa dilaksanakannya ekstrakurekuler kepramukaan yang memuat pendidikan pengurangan resiko bagi kaum disabilitas ini.
"Kita juga sudah menyusun materinya, nanti akan dijadikan buku sebagai panduan pendidikan bagi pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas ini, kegiatan workshop ini juga bagian untuk menerima masukan atas hal tersebut," terangnya.
Dia menyatakan, perjuangan untuk menuntut kebijalan ini didukung pula Majelis Pemberdayaan Msyarakat PP Muhammadiyah,
CIQAL (Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities) adalah organisasi penyandang disabilitas/Disable People Organization di Yogyakarta.
Kemudian, katanya, Independent Legal Aid Institute (ILAI) berupaya mengadvokasi kebijakan untuk dapat memastikan pemberian pendidikan kebencanaan yang inklusif sebagai kegiatan ekstrakuler pada sekolah umum (sekolah inklusi) dan sekolah khusus (sekolah luar biasa) di Indonesia.
Ketua Majelia Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Kalsel H Hesly Junianto menyatakan, pihaknya sangat mendukung digagaskan kebijakan ini, khususnya di Kalsel bisa diterapkan.
Sebab, ungkapnya, dari data dinas sosial diperkirakan kaum disabilutas di daerah ini, sekutar 4.000 jiwa.
"Dan hanya sebagian kecilnya saja yang dapat menempuh pendidikan, sebagiannya disimpan keluarganya, ya, macam-macam alasannya," papar Hesly.
Pihaknya di MPM Muhammadiyah Kalsel, tuturnya, telah memiliki program pembinaan bagi kaum disabilitas ini, khususnya yang tuna netra.
"Kita ada forumnya ini bagi kaum disabilitas yang tuna netra, banyak kegiatan pembinaan yang kita berikan, salah satunya tentang keagamaan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Jadi kita minta nantinya ada materi dalam kepramukaan itu mengajarkan pendidikan mengurangi resiko bencana bagi penyandang disabilitas, yang pasti di SLB dan sekolah inklusi," ujarnya dalam kegiatan workshop mengenai hal tersebut di Hotel Palm Banjarmasin, Sabtu(28/4).
Menurut dia, kegiatan workshop yang mengundang pengurus pramuka dan sekolah SLB juga inklusi di Kalsel ini bertema "Perumusan kebijakan pendidikan pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan".
"Sebab kita pikir kalau memuat dalam kurikulum pendidikan bagi kaum disabilitas ini sulit, baiknya diekstrakurekuler, ekstrakurekuler yang wajib itukan kepramukaan," ucap Arni.
Kenapa harus diintensifkan adanya pendidikan itu bagi kaum disabilitas, paparnya, karena yang banyak menjadi korban disaat bencana itu adalah kaum disabilitas. Bahkan resikonya bisa banding lima dengan orang normal.
Ini perlu dipahami, kata Arni yang marupakan anggota CIQAL, organisasi yang juga memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas, bahwa di Indonesia sering mengalami bencana alam.
"Ada bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi ataupun kebakaran, harus ada cara melindungi kaum disabilitas agar bisa tanggap menghadapi beragam bencana itu," ujarnya.
Dia menyatakan, Kalsel dan Yogyakarta akan menjadi daerah percontohan bisa dilaksanakannya ekstrakurekuler kepramukaan yang memuat pendidikan pengurangan resiko bagi kaum disabilitas ini.
"Kita juga sudah menyusun materinya, nanti akan dijadikan buku sebagai panduan pendidikan bagi pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas ini, kegiatan workshop ini juga bagian untuk menerima masukan atas hal tersebut," terangnya.
Dia menyatakan, perjuangan untuk menuntut kebijalan ini didukung pula Majelis Pemberdayaan Msyarakat PP Muhammadiyah,
CIQAL (Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities) adalah organisasi penyandang disabilitas/Disable People Organization di Yogyakarta.
Kemudian, katanya, Independent Legal Aid Institute (ILAI) berupaya mengadvokasi kebijakan untuk dapat memastikan pemberian pendidikan kebencanaan yang inklusif sebagai kegiatan ekstrakuler pada sekolah umum (sekolah inklusi) dan sekolah khusus (sekolah luar biasa) di Indonesia.
Ketua Majelia Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Kalsel H Hesly Junianto menyatakan, pihaknya sangat mendukung digagaskan kebijakan ini, khususnya di Kalsel bisa diterapkan.
Sebab, ungkapnya, dari data dinas sosial diperkirakan kaum disabilutas di daerah ini, sekutar 4.000 jiwa.
"Dan hanya sebagian kecilnya saja yang dapat menempuh pendidikan, sebagiannya disimpan keluarganya, ya, macam-macam alasannya," papar Hesly.
Pihaknya di MPM Muhammadiyah Kalsel, tuturnya, telah memiliki program pembinaan bagi kaum disabilitas ini, khususnya yang tuna netra.
"Kita ada forumnya ini bagi kaum disabilitas yang tuna netra, banyak kegiatan pembinaan yang kita berikan, salah satunya tentang keagamaan," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018