Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyatakan, kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) cukup atau terpenuhi.
"Pernyataan itu ketika kami berkonsultasi ke Kementerian ESDM di Jakarta beberapa waktu lalu," ujar anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Fikri saat menerima elemen mahasiswa yang berunjukrasa di Banjarmasin, Kamis.
"Pernyataan serupa dengan Kementerian ESDM dari Pertamina selaku operator pemerintah dalam penanganan BBM," lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) itu.
Oleh sebab itu, dengan berdasarkan pernyataan Kementerian ESDM dan Pertamina tersebut, ujarnya, masyarakat Kalsel semestinya tidak perlu resah atau khawatir terhadap persoalan kuota BBM.
Mengenai sering terjadi kelangkaan BBM di Kalsel, seperti jenis premium bersubsidi, wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut, meminta semua pihak, terutama aparat terkait agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran.
Selain itu, penindakan secara tegas terhadap mereka yang terbukti bermain atau menyalahgunakan peruntukan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Berkaitan dengan tuntutan mahasiswa mengenai kenaikan harga BBM belakangan ini, dia menyatakan, akan membicarakan dalam Komisi III DPRD Kalsel agar segera mengundang Pertamina setempat guna mengetahui kejelasan duduk persoalan, termasuk masalah kuota.
"Dalam dengar pendapat dengan Pertamina nanti, kita akan menyertakan mahasiswa agar mereka juga mengetahui permasalahan sebenarnya dari kuota, serta penyaluran dan kenaikan harga BBM tersebut," demikian Fikri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Pernyataan itu ketika kami berkonsultasi ke Kementerian ESDM di Jakarta beberapa waktu lalu," ujar anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Fikri saat menerima elemen mahasiswa yang berunjukrasa di Banjarmasin, Kamis.
"Pernyataan serupa dengan Kementerian ESDM dari Pertamina selaku operator pemerintah dalam penanganan BBM," lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) itu.
Oleh sebab itu, dengan berdasarkan pernyataan Kementerian ESDM dan Pertamina tersebut, ujarnya, masyarakat Kalsel semestinya tidak perlu resah atau khawatir terhadap persoalan kuota BBM.
Mengenai sering terjadi kelangkaan BBM di Kalsel, seperti jenis premium bersubsidi, wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut, meminta semua pihak, terutama aparat terkait agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran.
Selain itu, penindakan secara tegas terhadap mereka yang terbukti bermain atau menyalahgunakan peruntukan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Berkaitan dengan tuntutan mahasiswa mengenai kenaikan harga BBM belakangan ini, dia menyatakan, akan membicarakan dalam Komisi III DPRD Kalsel agar segera mengundang Pertamina setempat guna mengetahui kejelasan duduk persoalan, termasuk masalah kuota.
"Dalam dengar pendapat dengan Pertamina nanti, kita akan menyertakan mahasiswa agar mereka juga mengetahui permasalahan sebenarnya dari kuota, serta penyaluran dan kenaikan harga BBM tersebut," demikian Fikri.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018