![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/66024/aksi-mahasiswa-sisir-gedung-dprd-kalsel&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/04/dprd_kalsel_3.jpg&description=Aksi mahasiswa "sisir" gedung DPRD Kalsel){kind=link}
Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Aksi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Banjarmasin "menyisir" (sweeping) "Rumah Banjar" atau Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Selasa siang.
Sweeping tersebut salah satu bentuk kekecewaan karena tak seorang pun pimpinan dan anggota DPRD Kalsel menemui massa mahasiswa berunjukrasa yang menuntut wakil-wakil rakyat provinsi itu memperjuangkan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi massa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seprovinsi tersebut tidak percaya, bahwa para anggota dan pimpinan DPRD Kalsel tak berada di tempat atau sedang tugas kedewanan ke luar daerah yang sudah terjadwal pada Maret lalu, sehingga mereka sweeping.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa dari BEM itu menuntut pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan DPRD setempat supaya tegas dalam pengawasan penyaluran BBM, termasuk menuntaskan penanganan masalah premium bersubsidi yang sering terjadi kelangkaan.
Mereka yang mengaku dari BEM Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Universitas Islam Negeri Antasari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dan STIMIK Indonesoa akan datang kembali menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kalsel, 26 April 2018.
Rencana kedatangan massa dari BEM tersebut bertepatan rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agendan penyampai rekomendasi wakil-wakil rakyat provinsi itu terhadal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat tahun 2017.
Ketika aksi tersebut atau sebelum mensweeping Rumah Banjar sempat terjadi adu mulut antara pengunjukrasa dengan Kepala Tata Usaha Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Riduansyah agar yang melakukan penyisiran itu hanya beberapa orang dari perwakilan mereka.
Akhirnya melalui negosiasi yang difasilitasi aparat kepolisian setempat, semua pengunjukrasa masuk Rumah Banjar mengecek ada atau tidaknya pimpinan dan anggota DPRD Kalsel hasil Pemilu 2014 yang beranggotakan 55 orang tersebut.
Namun dalam penyisiran tersebut massa pengunjukrasa itu tak seorangpun menemukan pimpinan/anggota DPRD Kalsel yang berasal dari 11 partai politik (parpol) serta tujuh daerah pemilihan.
Sebelumnya Kepala Tata Usaha Setwan Kalsel menerangkan, semua anggota DPRD provinsi tersebut kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah sejak 23 - 25 April 2018, yang sudah terjadwal Maret lalu.
Kunker ke luar daerah dalam rangkaian tugas Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalsel untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta.
Selain itu, Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Drs H Gusti Hasan Aman Banjarmasin berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan RI, demikian Riduansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sweeping tersebut salah satu bentuk kekecewaan karena tak seorang pun pimpinan dan anggota DPRD Kalsel menemui massa mahasiswa berunjukrasa yang menuntut wakil-wakil rakyat provinsi itu memperjuangkan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi massa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seprovinsi tersebut tidak percaya, bahwa para anggota dan pimpinan DPRD Kalsel tak berada di tempat atau sedang tugas kedewanan ke luar daerah yang sudah terjadwal pada Maret lalu, sehingga mereka sweeping.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa dari BEM itu menuntut pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan DPRD setempat supaya tegas dalam pengawasan penyaluran BBM, termasuk menuntaskan penanganan masalah premium bersubsidi yang sering terjadi kelangkaan.
Mereka yang mengaku dari BEM Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Universitas Islam Negeri Antasari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dan STIMIK Indonesoa akan datang kembali menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kalsel, 26 April 2018.
Rencana kedatangan massa dari BEM tersebut bertepatan rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agendan penyampai rekomendasi wakil-wakil rakyat provinsi itu terhadal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat tahun 2017.
Ketika aksi tersebut atau sebelum mensweeping Rumah Banjar sempat terjadi adu mulut antara pengunjukrasa dengan Kepala Tata Usaha Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Riduansyah agar yang melakukan penyisiran itu hanya beberapa orang dari perwakilan mereka.
Akhirnya melalui negosiasi yang difasilitasi aparat kepolisian setempat, semua pengunjukrasa masuk Rumah Banjar mengecek ada atau tidaknya pimpinan dan anggota DPRD Kalsel hasil Pemilu 2014 yang beranggotakan 55 orang tersebut.
Namun dalam penyisiran tersebut massa pengunjukrasa itu tak seorangpun menemukan pimpinan/anggota DPRD Kalsel yang berasal dari 11 partai politik (parpol) serta tujuh daerah pemilihan.
Sebelumnya Kepala Tata Usaha Setwan Kalsel menerangkan, semua anggota DPRD provinsi tersebut kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah sejak 23 - 25 April 2018, yang sudah terjadwal Maret lalu.
Kunker ke luar daerah dalam rangkaian tugas Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalsel untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta.
Selain itu, Pansus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Drs H Gusti Hasan Aman Banjarmasin berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan RI, demikian Riduansyah.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018