Yogyakarta, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus I pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat tahun 2017 mempelajari pembahasan LKPj Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2017.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) I LKPj Kepala Daerah (Kada) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017, H Suripno Sumas SH MH mengemukakan itu sebelum pertemuan dengan DPRD DIY di Yogyakarta, Senin.
"Kita ingin tahu acuan apa yang menjadi dasar pembanding bagi DPRD DIY untuk mengevaluasi kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) mereka, sebagaimana termuat dalam LKPj tersebut, sehingga penilaiannya terukur," ujarnya.
"Keterukuran tersebut yaitu antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun itu," lanjut Suripno yang juga Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel.
Pensiunan pegawau negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku belum mengetahui pasti sistem/pola atau tolok ukur pembahasan DPRD DIY terhadap LKPj kepala daerahnya tahun 2017.
"Namun informasi yang kami terima, DPRD DIY sudah hampir rampung membahas LKPj kepala daerah setempat tahun 2017," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menjawab Antara Kalsel.
"Oleh karena itu, kita perlu studi komparasi dengan DPRD DIY dalam pembahasan LKPj. Kalau mereka memang bagus dalam pembahasan LKPj 2017 serta hasilnya baik, kenapa tidak kita contoh," tuturnya.
Tetapi yang jelas, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut, studi komparasi tersebut minimal untuk menambah wawasan dan bahan masukan buat pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017.
"Sesuai pembidangan, Pansus I LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017 secara umum membahas bidang hukum dan pemerintahan, sebagaimana bidang Komisi I DPRD provinsi setempat," demikian Suripno Sumas.
Bersama dengan Pansus I tersebut, Pansus III LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017 juga studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, kecuali Pansus II dan IV LKPj tersebut yang konsultasi ke pemerintah pusat, terutama kementerian terkait.
Sasaran atau materi studi komparasi sesuai bidang Pansus III, yaitu pembangunan dan infrastruktur, sebagaimana pembidangan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH dari Partai Golkar.
Sedangkan bidang bahasan Pansus II yaitu ekonomi dan keuangan, sebagaiman pembindangan Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Begitu pula Pansus IV LKPj 2017 itu membahas bidang kesra, sebagaimana pembidangan Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzy SKom dari PKB.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Anggota Panitia Khusus (Pansus) I LKPj Kepala Daerah (Kada) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017, H Suripno Sumas SH MH mengemukakan itu sebelum pertemuan dengan DPRD DIY di Yogyakarta, Senin.
"Kita ingin tahu acuan apa yang menjadi dasar pembanding bagi DPRD DIY untuk mengevaluasi kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) mereka, sebagaimana termuat dalam LKPj tersebut, sehingga penilaiannya terukur," ujarnya.
"Keterukuran tersebut yaitu antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun itu," lanjut Suripno yang juga Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel.
Pensiunan pegawau negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku belum mengetahui pasti sistem/pola atau tolok ukur pembahasan DPRD DIY terhadap LKPj kepala daerahnya tahun 2017.
"Namun informasi yang kami terima, DPRD DIY sudah hampir rampung membahas LKPj kepala daerah setempat tahun 2017," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menjawab Antara Kalsel.
"Oleh karena itu, kita perlu studi komparasi dengan DPRD DIY dalam pembahasan LKPj. Kalau mereka memang bagus dalam pembahasan LKPj 2017 serta hasilnya baik, kenapa tidak kita contoh," tuturnya.
Tetapi yang jelas, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut, studi komparasi tersebut minimal untuk menambah wawasan dan bahan masukan buat pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017.
"Sesuai pembidangan, Pansus I LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017 secara umum membahas bidang hukum dan pemerintahan, sebagaimana bidang Komisi I DPRD provinsi setempat," demikian Suripno Sumas.
Bersama dengan Pansus I tersebut, Pansus III LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017 juga studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, kecuali Pansus II dan IV LKPj tersebut yang konsultasi ke pemerintah pusat, terutama kementerian terkait.
Sasaran atau materi studi komparasi sesuai bidang Pansus III, yaitu pembangunan dan infrastruktur, sebagaimana pembidangan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH dari Partai Golkar.
Sedangkan bidang bahasan Pansus II yaitu ekonomi dan keuangan, sebagaiman pembindangan Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Begitu pula Pansus IV LKPj 2017 itu membahas bidang kesra, sebagaimana pembidangan Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzy SKom dari PKB.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018