Marabahan, (Antaranews Kalsel)-Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengingatkan, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) jangan sampai ditunggungi kepentingan lain .
“Dari pengalaman, program tersebut diindikasikan sempat dimanfaatkan salah satu calon untuk kepentingan politik pada saat pelaksaan Pilkada,” ujar Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, di Pendopo Pertemuan Agrabudi Handil Bakti Kecamatan Alalak, Batola, Senin (19/3).
.
Menurut dia, PKH murni dari program nasional yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat.
“Untuk itu bagi penerima jika ada iming-iming janji dari siapa pun atau pihak mana pun terkait program ini hendaknya jangan dihiraukan,” tukasnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel menjelaskan, PKH merupakan program yang sangat baik dan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu di bidang pendidikan, pendapatan, maupun kesehatan terutama bagi ibu-ibu hamil.
Isteri mantan Bupati Batola H Hasanuddin Murad itu juga menginginkan validasi data terhadap pelaksanaan PKH ini bisa dilakukan secara benar dan objektif. Agar bantuan yang diserahkan tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang berhak.
“Saya mengharapkan tidak ada lagi warga yang tidak terdata. Karenanya pendataan yang dilakukan supaya benar dan akurat,” katanya.
Bagi para kades dan lurah dimintakan keterlibatan dalam kevalidan data . Begitu pula terhadap warga diharapkan turut melaporkan jika menjumpai tetangga atau warga lainnya tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan.
Penyaluran bantuan sosial PKH Tahap I lingkup Kecamatan Alalak ini ditandai penyerahan kartu non tunai Kartu BRIZZI bagi KPM serta kelengkapan sekolah dan bantuan siswa bagi siswa SD, SLTP dan SLTA sederajat berprestasi secara simbolis.
Noormiliyani berharap, bantuan yang diberikan agar benar-benar dimanfaatkan untuk biaya pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita serta biaya sekolah dan perlengkapan sekolah anak SD, SLTP dan SLTA sederajat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
“Dari pengalaman, program tersebut diindikasikan sempat dimanfaatkan salah satu calon untuk kepentingan politik pada saat pelaksaan Pilkada,” ujar Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, di Pendopo Pertemuan Agrabudi Handil Bakti Kecamatan Alalak, Batola, Senin (19/3).
.
Menurut dia, PKH murni dari program nasional yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat.
“Untuk itu bagi penerima jika ada iming-iming janji dari siapa pun atau pihak mana pun terkait program ini hendaknya jangan dihiraukan,” tukasnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel menjelaskan, PKH merupakan program yang sangat baik dan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu di bidang pendidikan, pendapatan, maupun kesehatan terutama bagi ibu-ibu hamil.
Isteri mantan Bupati Batola H Hasanuddin Murad itu juga menginginkan validasi data terhadap pelaksanaan PKH ini bisa dilakukan secara benar dan objektif. Agar bantuan yang diserahkan tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang berhak.
“Saya mengharapkan tidak ada lagi warga yang tidak terdata. Karenanya pendataan yang dilakukan supaya benar dan akurat,” katanya.
Bagi para kades dan lurah dimintakan keterlibatan dalam kevalidan data . Begitu pula terhadap warga diharapkan turut melaporkan jika menjumpai tetangga atau warga lainnya tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan.
Penyaluran bantuan sosial PKH Tahap I lingkup Kecamatan Alalak ini ditandai penyerahan kartu non tunai Kartu BRIZZI bagi KPM serta kelengkapan sekolah dan bantuan siswa bagi siswa SD, SLTP dan SLTA sederajat berprestasi secara simbolis.
Noormiliyani berharap, bantuan yang diberikan agar benar-benar dimanfaatkan untuk biaya pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita serta biaya sekolah dan perlengkapan sekolah anak SD, SLTP dan SLTA sederajat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018