Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru meminta kepada pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya untuk pemeliharaan jalan nasional di "Bumi Saijaan" sepanjang 200 Km.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Selasa mengatakan, alokasi pemeliharaan jalan nasional pada 2018 sebesar Rp1,4 miliar.
"Besaran anggaran tersebut menurut kami masih jauh dari cukup mengingat kondisi atau kontur tanah di Kalimantan yang berbukit dan relatif labil, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pemeliharaannya," kata Denny.
Terlebih sambungnya, Kabupaten Kotabaru yang secara geografis berbentuk kepulauan, sehingga keberadaan jalan nasional terpisah dari ruas jalan satu dengan lainnya.
Dari 200 Km itu, diketahui sekitar 160 Km berada di daratan Kalimantan yang terbentang mulai dari perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu hingga Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
Sedangkan 60 Km lainnya berada di Pulau Laut yang membentang dari Tanjung Serdang Kecamatan Pulau Laut Tengah hingga ibu kota kabupaten di Kecamatan Pulau Laut Utara.
Kondisi tersebut, politisi Partai PPP ini mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, selain penambahan alokasi, juga yang tidak kalah penting, arahan dan panduan teknis dalam penanganannya.
Oleh karenanya, lanjut dia, hasil konsultasi ke Kementerian PUPR Dirjen Binamarga menganjurkan agar daerah terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan.
Pada bagian lain, legislator yang sebelumnya berprofesi sebagai petugas medis ini mengungkapkan, sehubungan dengan dukungan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Laut bagian Barat Kotabaru, diharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan peningkatan sarana jalan.
"Untuk itu, kami sangat mengharapkan agar pemerintah pusat meningkatkan status jalan di Kotabaru khususnya kawasan lingkar Pulau Laut menjadi jalan nasional," beber Denny.
Peningkatan status jalan strategis provinsi menjadi jalan nasional lanjutnya, akan sangat berdampak pada kelancaran dan upaya pemerintah dalam mewujudkan program nasional yakni KEK di Kabupaten Kotabaru.
Sebab infrastruktur khususnya jalan akan menjadi pertimbangan utama bagi para pelaku ekonomi atau investor dalam melibatkan diri berinvestasi di kawasan Pulau Laut Barat tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Selasa mengatakan, alokasi pemeliharaan jalan nasional pada 2018 sebesar Rp1,4 miliar.
"Besaran anggaran tersebut menurut kami masih jauh dari cukup mengingat kondisi atau kontur tanah di Kalimantan yang berbukit dan relatif labil, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pemeliharaannya," kata Denny.
Terlebih sambungnya, Kabupaten Kotabaru yang secara geografis berbentuk kepulauan, sehingga keberadaan jalan nasional terpisah dari ruas jalan satu dengan lainnya.
Dari 200 Km itu, diketahui sekitar 160 Km berada di daratan Kalimantan yang terbentang mulai dari perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu hingga Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
Sedangkan 60 Km lainnya berada di Pulau Laut yang membentang dari Tanjung Serdang Kecamatan Pulau Laut Tengah hingga ibu kota kabupaten di Kecamatan Pulau Laut Utara.
Kondisi tersebut, politisi Partai PPP ini mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, selain penambahan alokasi, juga yang tidak kalah penting, arahan dan panduan teknis dalam penanganannya.
Oleh karenanya, lanjut dia, hasil konsultasi ke Kementerian PUPR Dirjen Binamarga menganjurkan agar daerah terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan.
Pada bagian lain, legislator yang sebelumnya berprofesi sebagai petugas medis ini mengungkapkan, sehubungan dengan dukungan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Laut bagian Barat Kotabaru, diharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan peningkatan sarana jalan.
"Untuk itu, kami sangat mengharapkan agar pemerintah pusat meningkatkan status jalan di Kotabaru khususnya kawasan lingkar Pulau Laut menjadi jalan nasional," beber Denny.
Peningkatan status jalan strategis provinsi menjadi jalan nasional lanjutnya, akan sangat berdampak pada kelancaran dan upaya pemerintah dalam mewujudkan program nasional yakni KEK di Kabupaten Kotabaru.
Sebab infrastruktur khususnya jalan akan menjadi pertimbangan utama bagi para pelaku ekonomi atau investor dalam melibatkan diri berinvestasi di kawasan Pulau Laut Barat tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018