Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan Haryanto mengatakan saat ini pihaknya sedang memproses enam orang calon Direksi Bank Kalsel menggantikan direksi sebelumnya.
Hal itu disampaikan Haryanto usai sosialisasi peran pembiayaan sekunder perumahan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kepemilikan perumahan di daerah, yang diselenggarakan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Banjarmasin, Selasa.
Menurut Haryanto, keenam orang tersebut bakal bersaing untuk menempati kursi tiga direksi yang kini masih lowong, setelah dua direksi bank plat merah milik daerah itu, tidak lolos uji kompetensi oleh OJK.
"Keenam orang yang kini masuk dalam seleksi, rata-rata cukup kompetensi dan profesional, sehingga kemungkinan besar bisa lolos untuk menjabat Direksi Bank Kalsel," katanya.
Apalagi, tambah dia, peluang yang masuk hanya tiga orang, sedangkan yang diajukan enam orang, sehingga persaingannya cukup ketat.
Menurut Haryanto, sejak tujuh tahun ini, pihaknya terus berupaya untuk membenahi sumber daya manusia Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan sistem perbankan.
"Saat ini, profesionalisme SDM BPD masih cukup rendah, di beberapa daerah, hanya sekitar 30 persen dari total SDM yang ada, kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Kalsel," katanya.
Masih rendahnya tingkat profesionalisme tersebut, antara lain didorong oleh proses perekrutan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Selain itu, penempatan direksi dan lainnya, juga masih banyak dipengaruhi oleh owner atau para pemegang saham dan beberapa permasalahan lainnya.
"Tetapi kini perkembangannya sudah cukup bagus, pembenahan terhadap SDM bank daerah, terus dilakukan secara nasional, melalui pelatihan dan proses rekrutmen yang lebih baik," katanya.
Selain SDM, tambah Haryanto, persoalan BPD juga disebabkan oleh belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah selaku pemegang saham untuk mengarahkan agar BPD mampu mewujudkan misinya sebagai agen perekonomian daerah.
Kemudian, belum optimalnya kapasitas kepemimpinan BPD termasuk visi dan komitmen untuk melakukan pembaharuan secara konsisten dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan bisnis.
Permasalahan struktural BPD tersebut, tambah dia, menuntut pembenahan komprehensif.
Untuk itu, BPD, OJK dan ASBANDA telah menyusun Kerangka Holistik dan Roadmap Program Transformasi BPD yang memuat visi, sasaran, strategi dan langkah-langkah pengembangan BPD ke depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Hal itu disampaikan Haryanto usai sosialisasi peran pembiayaan sekunder perumahan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kepemilikan perumahan di daerah, yang diselenggarakan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Banjarmasin, Selasa.
Menurut Haryanto, keenam orang tersebut bakal bersaing untuk menempati kursi tiga direksi yang kini masih lowong, setelah dua direksi bank plat merah milik daerah itu, tidak lolos uji kompetensi oleh OJK.
"Keenam orang yang kini masuk dalam seleksi, rata-rata cukup kompetensi dan profesional, sehingga kemungkinan besar bisa lolos untuk menjabat Direksi Bank Kalsel," katanya.
Apalagi, tambah dia, peluang yang masuk hanya tiga orang, sedangkan yang diajukan enam orang, sehingga persaingannya cukup ketat.
Menurut Haryanto, sejak tujuh tahun ini, pihaknya terus berupaya untuk membenahi sumber daya manusia Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan sistem perbankan.
"Saat ini, profesionalisme SDM BPD masih cukup rendah, di beberapa daerah, hanya sekitar 30 persen dari total SDM yang ada, kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Kalsel," katanya.
Masih rendahnya tingkat profesionalisme tersebut, antara lain didorong oleh proses perekrutan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Selain itu, penempatan direksi dan lainnya, juga masih banyak dipengaruhi oleh owner atau para pemegang saham dan beberapa permasalahan lainnya.
"Tetapi kini perkembangannya sudah cukup bagus, pembenahan terhadap SDM bank daerah, terus dilakukan secara nasional, melalui pelatihan dan proses rekrutmen yang lebih baik," katanya.
Selain SDM, tambah Haryanto, persoalan BPD juga disebabkan oleh belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah selaku pemegang saham untuk mengarahkan agar BPD mampu mewujudkan misinya sebagai agen perekonomian daerah.
Kemudian, belum optimalnya kapasitas kepemimpinan BPD termasuk visi dan komitmen untuk melakukan pembaharuan secara konsisten dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan bisnis.
Permasalahan struktural BPD tersebut, tambah dia, menuntut pembenahan komprehensif.
Untuk itu, BPD, OJK dan ASBANDA telah menyusun Kerangka Holistik dan Roadmap Program Transformasi BPD yang memuat visi, sasaran, strategi dan langkah-langkah pengembangan BPD ke depan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018