Marabahan, (Antaranews Kalsel) -Wakil Bupati Barito Kuala melakukan pertemuan dengan masyarakat petani Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon, Rabu, guna meyakinkan kesiapan lahan optimasi untuk pelaksanaan panen pada puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38, di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Oktober 2018 mendatang,
Pada pertemuan itu, Wabup Batola Rahmadi didampingi Sekdakab Batola H Supriyono, Asisten Bidang Pembangunan M Anthony, Kadistan TPH Zulkifli Yadi Noor, para pimpinan SKPD lainnya beserta jajaran, Camat, dan Forkopincam membahas kesediaan petani untuk menyediakan lahan untuk kebutuhan pertanian di lahan optimasi sub optimal dalam kaitan puncak peringatan HPS ke-38.
Rahmadi mengharapkan kesediaan para petani mengikuti keinginan pemerintah terhadap keberadaan lahannya, mengingat program yang diberikan justru untuk kebaikan dan kesejahteraan petani sendiri.
Mantan anggota DPRD Batola itu menjelaskan, banyak keuntungan yang bisa diraih petani nantinya jika program bisa diterapkan. Paling tidak dapat memperpendek jarak panen menjadi tiga kali setahun dengan sistem mekanis tanpa harus bersusah-susah menggunakan tenaga manual.
Mengingat, dengan pola tanam menggunakan sistem optimasi sub optimal lahan rawa, jelas dia, pemerintah akan mengatur tata kelola airnya melalui pembangunan saluran irigasi, pintu air, pompa air dan lainnya. Sehingga waktu tanam tak lagi tergantung pada musim hujan.
Selain itu, menurut Rahmadi, petani juga mendapatkan obat-obatan dan alat-alat pertanian mulai handtracktor, combine harvester, alat penggiling padi, pengering, dan lain-lain.
Bahkan, lanjut dia, petani akan dikawal oleh pemerintah mulai dari pengolahan tanam, menanam sampai pascapanen dijamin pemerintah pusat. “Nanti para petani juga diajari mengatur air supaya ada keberlangsungan,” tukasnya.
Namun semua penjelasan yang disampaikan nampaknya masih belum sepenuhnya bisa diyakini, bahkan turut memberikan penjelasan dalam pertemuan itu Sekdakab Batola Supriyono dan Kadistan TPH Zulkifli Yadi Noor.
Terjadi pro dan kontra petani dalam menyikapi penjelasan tersebut dan ada sebagian menyatakan kesediaan jika pemerintah memberikan kompensasi saat itu juga.
Lantaran ketidakseragaman itu, Rahmadi meminta Kades Sungai Rasau Bahrin untuk mendata siapa yang bersedia maupun yang tidak agar bisa disimpulkan langkah yang akan dilakukan pemkab nantinya.
Seperti diketahui, jajaran Pemkab Batola dan Pemprov Kalsel melakukan pertemuan dengan pihak Kementan RI, Selasa (27/2).
Dalam pertemuan yang dihadiri Sekjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Abdul Madjid, Ditjen Lahan dan Air Kementan Tunggul Iman Panudju, Kasubdit Optimasi Yandri Ali, para direktur, Tim Balai Rawa Kementerian PUPR membicarakan kesiapan lahan untuk penerapan pertanian dalam menyambut HPS Tahun 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pada pertemuan itu, Wabup Batola Rahmadi didampingi Sekdakab Batola H Supriyono, Asisten Bidang Pembangunan M Anthony, Kadistan TPH Zulkifli Yadi Noor, para pimpinan SKPD lainnya beserta jajaran, Camat, dan Forkopincam membahas kesediaan petani untuk menyediakan lahan untuk kebutuhan pertanian di lahan optimasi sub optimal dalam kaitan puncak peringatan HPS ke-38.
Rahmadi mengharapkan kesediaan para petani mengikuti keinginan pemerintah terhadap keberadaan lahannya, mengingat program yang diberikan justru untuk kebaikan dan kesejahteraan petani sendiri.
Mantan anggota DPRD Batola itu menjelaskan, banyak keuntungan yang bisa diraih petani nantinya jika program bisa diterapkan. Paling tidak dapat memperpendek jarak panen menjadi tiga kali setahun dengan sistem mekanis tanpa harus bersusah-susah menggunakan tenaga manual.
Mengingat, dengan pola tanam menggunakan sistem optimasi sub optimal lahan rawa, jelas dia, pemerintah akan mengatur tata kelola airnya melalui pembangunan saluran irigasi, pintu air, pompa air dan lainnya. Sehingga waktu tanam tak lagi tergantung pada musim hujan.
Selain itu, menurut Rahmadi, petani juga mendapatkan obat-obatan dan alat-alat pertanian mulai handtracktor, combine harvester, alat penggiling padi, pengering, dan lain-lain.
Bahkan, lanjut dia, petani akan dikawal oleh pemerintah mulai dari pengolahan tanam, menanam sampai pascapanen dijamin pemerintah pusat. “Nanti para petani juga diajari mengatur air supaya ada keberlangsungan,” tukasnya.
Namun semua penjelasan yang disampaikan nampaknya masih belum sepenuhnya bisa diyakini, bahkan turut memberikan penjelasan dalam pertemuan itu Sekdakab Batola Supriyono dan Kadistan TPH Zulkifli Yadi Noor.
Terjadi pro dan kontra petani dalam menyikapi penjelasan tersebut dan ada sebagian menyatakan kesediaan jika pemerintah memberikan kompensasi saat itu juga.
Lantaran ketidakseragaman itu, Rahmadi meminta Kades Sungai Rasau Bahrin untuk mendata siapa yang bersedia maupun yang tidak agar bisa disimpulkan langkah yang akan dilakukan pemkab nantinya.
Seperti diketahui, jajaran Pemkab Batola dan Pemprov Kalsel melakukan pertemuan dengan pihak Kementan RI, Selasa (27/2).
Dalam pertemuan yang dihadiri Sekjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Abdul Madjid, Ditjen Lahan dan Air Kementan Tunggul Iman Panudju, Kasubdit Optimasi Yandri Ali, para direktur, Tim Balai Rawa Kementerian PUPR membicarakan kesiapan lahan untuk penerapan pertanian dalam menyambut HPS Tahun 2018.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018