Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi perhubungan mengharapkan jalan elak atau "bypass" Walangsi-Kapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah segera diperbaiki.
"Kita berharap ada program perbaikan jalan bypass Walangsi pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 atau setidaknya dalam APBN 2019," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, menurut mantan pegawai Departemen Keuangan RI yang terjun ke dunia politik sejak belasan tahun lalu itu, jalan bypass Walangsi tersebut kini kondisi kerusakannya sudah tergolong parah, sehingga memerlukan segera perbaikan.
Sebab, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdarah Minang Sumatera Barat itu, kalau perbaikan berlarut-larut kerusakan jalan bypass Walangsi yang berstatus jalan nasional (jalan negara) tersebut akan semakin parah.
Guna menghindari kerusakan yang tambah parah, semestinya perbaikan jalan bypass Walangsi yang merupakan jalan lingkar luar kota Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin), ibukota HST itu bersamaan dengan ruas jalan di Kabupaten Balangan, Kalsel.
Namun karena keterbatasan anggaran sehingga pada APBN 2017 prioritas perbaikan pada ruas jalan di wilayah Balangan karena kondisinya ketika itu lebih parah dari jalan by pass Walangsi HST.
"Ruas jalan Balangan yang rusak itu sudah baik kembali, maka selanjutnya perbaikan jalan by pass Walangsi," pinta wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten HST tersebut.
Pasalnya tidak memungkinkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari provinsi maupun kabupaten setempat dengan segala keterbatasan, juga status jalan by pass Walangsi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Beberapa kalangan, termasuk masyarakat HST menduga percepatan kerusakan atau semakin parahnya jalan by pass Walangsi antara lain karena lindasan armada pengangkut semen Conch yang pabriknya beroperasi di Kabupaten Tabalong-wilayah paling utara Kalsel.
Armada pengangkut semen tersebut per unit bermuatan belasan, bahkan mencapai puluhan ton, sedangkan daya tahan beban jalan raya/jalan umum di Kalsel baru kelas III atau hanya maksimal delapan ton, baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten, terlebih jalan desa.
"Persoalan angkutan semen perusahaan dari negeri `tirai bambu` itu dan kerusakan jalan nasional urusan pemerintah pusat. Karenanya kita serahkan semua tanggung jawab tersebut kepada pemerintah pusat," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kita berharap ada program perbaikan jalan bypass Walangsi pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 atau setidaknya dalam APBN 2019," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, menurut mantan pegawai Departemen Keuangan RI yang terjun ke dunia politik sejak belasan tahun lalu itu, jalan bypass Walangsi tersebut kini kondisi kerusakannya sudah tergolong parah, sehingga memerlukan segera perbaikan.
Sebab, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdarah Minang Sumatera Barat itu, kalau perbaikan berlarut-larut kerusakan jalan bypass Walangsi yang berstatus jalan nasional (jalan negara) tersebut akan semakin parah.
Guna menghindari kerusakan yang tambah parah, semestinya perbaikan jalan bypass Walangsi yang merupakan jalan lingkar luar kota Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin), ibukota HST itu bersamaan dengan ruas jalan di Kabupaten Balangan, Kalsel.
Namun karena keterbatasan anggaran sehingga pada APBN 2017 prioritas perbaikan pada ruas jalan di wilayah Balangan karena kondisinya ketika itu lebih parah dari jalan by pass Walangsi HST.
"Ruas jalan Balangan yang rusak itu sudah baik kembali, maka selanjutnya perbaikan jalan by pass Walangsi," pinta wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten HST tersebut.
Pasalnya tidak memungkinkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari provinsi maupun kabupaten setempat dengan segala keterbatasan, juga status jalan by pass Walangsi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Beberapa kalangan, termasuk masyarakat HST menduga percepatan kerusakan atau semakin parahnya jalan by pass Walangsi antara lain karena lindasan armada pengangkut semen Conch yang pabriknya beroperasi di Kabupaten Tabalong-wilayah paling utara Kalsel.
Armada pengangkut semen tersebut per unit bermuatan belasan, bahkan mencapai puluhan ton, sedangkan daya tahan beban jalan raya/jalan umum di Kalsel baru kelas III atau hanya maksimal delapan ton, baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten, terlebih jalan desa.
"Persoalan angkutan semen perusahaan dari negeri `tirai bambu` itu dan kerusakan jalan nasional urusan pemerintah pusat. Karenanya kita serahkan semua tanggung jawab tersebut kepada pemerintah pusat," demikian Riswandi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018