Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalimantan Selatan (Kalsel) Muharram mengharapkan pemerintah segera penyelesaian pembangunan secara paripurna terhadap empat bendungan di provinsinya tersebut.
"Sebab kalau empat bendungan tersebut tidak selesai dan fungsional keseluruhan secara sempurna jangan banyak berharap bisa mempertahankan ketahanan pangan, terlebih lagi untuk mewujudkan kedaulatan pangan," katanya di Banjarmasin, Jumat.
Keempat bendungan tersebut, tiga di antaranya sudah pembangunan, namun belum berfungsi menyeluruh secara sempurna, yaitu Bendungan Pitap Kabupaten Balangan, Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Bendungan Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Kemudian satunya lagi Bendungan Pipitak Jaya di Kabupaten Tapin masuk proyek strategis nasional (PSN) era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla, yang diharapkan selesai 2019, namun dalam proses penyelesaian pembebasan lahan.
"Bukan cuma bendungan, melainkan sarana dan prasarana lain penunjang usaha pertanian juga harus mendapatkan perhatian, seperti penyediaan bibit/benih, pupuk serta pestesida," tambahnya menjawab Antara Kalsel.
Menurut Drs Muharram yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel, keinginan mewujudkan kedaulatan pangan merupakan gagasan mulia, karena berkaitan kebutuhan/hajat orang banyak atau seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ketergantungan lagi dengan luar negeri/negara lain.
Namun untuk mewujudkan kedaulatan bukan sesuatu yang mudah, tetapi memerlukan kekompakan serta perjuangan yang keras, tuturnya saat berada di ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD provinsi tersebut.
"Jangankan mewujudkan kedaulatan pangan, untuk ketahanan pangan saja tampaknya sulit," lanjut petani bergelar dokterandus dari Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel yang juga anggota DPRD provinsi setempat.
"Pasalnya yang namanya kedaulatan pangan itu minimal memiliki cadangan sampai tiga tahun ke depan, dan untuk ketahanan pangan minimal memiliki cadangan untuk satu tahun ke depan dari kebutuhan," demikian Muharram.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Sebab kalau empat bendungan tersebut tidak selesai dan fungsional keseluruhan secara sempurna jangan banyak berharap bisa mempertahankan ketahanan pangan, terlebih lagi untuk mewujudkan kedaulatan pangan," katanya di Banjarmasin, Jumat.
Keempat bendungan tersebut, tiga di antaranya sudah pembangunan, namun belum berfungsi menyeluruh secara sempurna, yaitu Bendungan Pitap Kabupaten Balangan, Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Bendungan Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Kemudian satunya lagi Bendungan Pipitak Jaya di Kabupaten Tapin masuk proyek strategis nasional (PSN) era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla, yang diharapkan selesai 2019, namun dalam proses penyelesaian pembebasan lahan.
"Bukan cuma bendungan, melainkan sarana dan prasarana lain penunjang usaha pertanian juga harus mendapatkan perhatian, seperti penyediaan bibit/benih, pupuk serta pestesida," tambahnya menjawab Antara Kalsel.
Menurut Drs Muharram yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel, keinginan mewujudkan kedaulatan pangan merupakan gagasan mulia, karena berkaitan kebutuhan/hajat orang banyak atau seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ketergantungan lagi dengan luar negeri/negara lain.
Namun untuk mewujudkan kedaulatan bukan sesuatu yang mudah, tetapi memerlukan kekompakan serta perjuangan yang keras, tuturnya saat berada di ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD provinsi tersebut.
"Jangankan mewujudkan kedaulatan pangan, untuk ketahanan pangan saja tampaknya sulit," lanjut petani bergelar dokterandus dari Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel yang juga anggota DPRD provinsi setempat.
"Pasalnya yang namanya kedaulatan pangan itu minimal memiliki cadangan sampai tiga tahun ke depan, dan untuk ketahanan pangan minimal memiliki cadangan untuk satu tahun ke depan dari kebutuhan," demikian Muharram.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018