Martapura, (Antaranews Kalsel) - Wakil Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur meminta data masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) akurat sehingga bantuan pemerintah yang diserahkan tepat sasaran.
"Kami minta pendataan masyarakat PBI yang dilakukan instansi terkait akurat karena anggaran diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," ujarnya di Kota Martapura, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Saidi yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat memimpin rapat terkait penanggulangan kemiskinan.
Menurut dia, verifikasi dan validasi data harus dilakukan teliti dan akurat karena anggaran berasal dari pusat yang penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai data yang ditetapkan.
"Data yang dihimpun menyangkut jumlah masyarakat PBI, disisi lain jumlah itu terkait besaran bantuan sehingga pendataan harus dilakukan secara akurat agar tepat jumlah dan sasaran," ucapnya.
Ia mengatakan, dinas maupun instansi terkait seperti Dinas Sosial, Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus saling bekerja sama agar data akurat dan bantuan tepat sasaran.
"Harapan kami, jangan sampai ada masyarakat miskin dan kurang mampu tidak terdata sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan pemerintah yang menjadi haknya," pesan dia.
Disebutkan, laporan yang diterimanya dari hasil rapat koordinasi, jumlah kuota PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 100.092 jiwa dan PBI APBD Banjar sebanyak 1.112 jiwa.
Sementara, kuota PBI JKN yang telah terdaftar di BPJS sebanyak 99. 162 jiwa sehingga masih tersisa 927 jiwa yang akan diverifikasi ulang apakah layak atau tidak menerima bantuan itu.
"Intinya kami menekankan verifikasi dan pendataan harus akurat sehingga bantuan tepat sasaran dan anggaran tidak membengkak serta tidak bebani keuangan daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kami minta pendataan masyarakat PBI yang dilakukan instansi terkait akurat karena anggaran diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," ujarnya di Kota Martapura, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Saidi yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat memimpin rapat terkait penanggulangan kemiskinan.
Menurut dia, verifikasi dan validasi data harus dilakukan teliti dan akurat karena anggaran berasal dari pusat yang penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai data yang ditetapkan.
"Data yang dihimpun menyangkut jumlah masyarakat PBI, disisi lain jumlah itu terkait besaran bantuan sehingga pendataan harus dilakukan secara akurat agar tepat jumlah dan sasaran," ucapnya.
Ia mengatakan, dinas maupun instansi terkait seperti Dinas Sosial, Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus saling bekerja sama agar data akurat dan bantuan tepat sasaran.
"Harapan kami, jangan sampai ada masyarakat miskin dan kurang mampu tidak terdata sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan pemerintah yang menjadi haknya," pesan dia.
Disebutkan, laporan yang diterimanya dari hasil rapat koordinasi, jumlah kuota PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 100.092 jiwa dan PBI APBD Banjar sebanyak 1.112 jiwa.
Sementara, kuota PBI JKN yang telah terdaftar di BPJS sebanyak 99. 162 jiwa sehingga masih tersisa 927 jiwa yang akan diverifikasi ulang apakah layak atau tidak menerima bantuan itu.
"Intinya kami menekankan verifikasi dan pendataan harus akurat sehingga bantuan tepat sasaran dan anggaran tidak membengkak serta tidak bebani keuangan daerah," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018