Banjarmasin, 18/1 (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan pembebasan lahan jembatan, yang menyeberangi Selat Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, segera selesai.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Ismail Hidayat di Banjarmasin, Kamis, mengatakan komisinya sudah meninjau wilayah timur provinsi tersebut yaitu Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) pada 15-17 Januari 2018.
Menurut politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, lahan ujung timur dari rencana jembatan tersebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru masih bermasalah atau belum pembebasan secara keseluruhan.
"Oleh sebab itu, material untuk pembangunan bagian timur jembatan tersebut tampak masih menumpuk di seberang sini (ujung barat jembatan), karena tidak ada perkembangan pekerjaan," katanya.
Kalau melihat permasalahan pembebasan lahan belum terselesaikan, tambah dia, pemerintah pusat akan sulit membantu.
Dayat, panggilan Ismail Hidayat, mengaku heran dan mempertanyakan pembebasan lahan jembatan Selat Pulau Laut tersebut yang belum tuntas.
Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah beberapa kali menggelontorkan anggaran sejak tahun 2015 untuk menunjang pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut tersebut, yaitu membangun jalan penghubung.
Sedangkan pembebasan lahan pada pangkal ujung barat jembatan tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemkab Tanbu tidak masalah, sehingga pekerjaan berjalan lancar, kata Ismail Hidayat.
Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru yang akan menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Pulau Kalimantan itu mempunyai panjang lebih dari tiga kilometer dengan perkiraan pembiayaan Rp3,6 triliun.
Sumber pembiayaan direncanakan dengan sistem bagi yaitu Pemprov Kalsel Rp500 miliar, serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, sedangkan sisanya berharap bantuan pemerintah pusat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018