Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menegaskan akan berjuang untuk penguatan program Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari APBD atau BOSDa bisa masuk dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pendidikan kota setempat.
Menurut Kabid Dikdas Disdik Kota Banjarmasin Nuryadi saat di gedung dewan kota, Selasa, dalam kelanjutan pembahasan Raperda tentang pendidikan kota ini dengan dewan kota, dua pasal dalam Raperda tentang pendidikan ini perlu diperjuangkan pihaknya, yakni, tentang BOSDa dan tentang sekolah inklusi.
"Terkait BOSDa ini kan pada 2018 yang dialokasikan Rp11 miliar direncanakan akan dialihkan fungsinya untuk kesejahteraan guru honorer, padahal BOSDa ini juga masih sangat dibutuhkan sekolah untuk perbaikan sarana," tuturnya.
Pasalnya, kata Nuryadi, BOSDa ini sangat membantu pemenuhan kekurangan dana BOS dari pemerintah pusat yang didapatkan sekolah selama ini.
"Bahkan dengan adanya BOSDa dan BOS dari pusat itu pun dinyatakan sekolah di tingkat dasar (SD) masih kekurangan, kenyataan ini harus kita perjuangkan," tuturnya.
"Hingga tidak terjadi lagi adanya sistem mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari orangtua siswa agar perbaikan sekolah bisa terpenuhi," paparnya.
Menurut Nuryadi, BOSDa perlu dikuatkan lagi alokasinya, selain tidak menapikan untuk kesejahteraan para tenaga pendidik yang tidak masuk Aparatur Sipil Negara (ASN), namun perannya besar mencerdaskan anak bangsa.
"Disdik ingin sekali agar APBD bisa memberikan alokasi yang besar untuk BOSDa ini, sehingga harus ada diatur dalam Perda nantinya," kata Nuryadi.
Menurut dia, pembangunan sarana pendidikan di kota ini memang terus mengalami peningkatan, namun tentunya belum merata betul, sebab ada sebanyak 220 unit total sekolah tingkat dasar (SD) khususnya di daerah ini yang tetap perlu mendapatkan perhatian secara kontinyu.
"Ada lebih 45 ribu siswa di tingkat SD saat ini menempuh pendidikan, kita bersama harus memberi perhatian bagi kelancaran jalannya pendidikan itu dengan sarana dan prasarana yang mencukupi dan stnadar," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Kabid Dikdas Disdik Kota Banjarmasin Nuryadi saat di gedung dewan kota, Selasa, dalam kelanjutan pembahasan Raperda tentang pendidikan kota ini dengan dewan kota, dua pasal dalam Raperda tentang pendidikan ini perlu diperjuangkan pihaknya, yakni, tentang BOSDa dan tentang sekolah inklusi.
"Terkait BOSDa ini kan pada 2018 yang dialokasikan Rp11 miliar direncanakan akan dialihkan fungsinya untuk kesejahteraan guru honorer, padahal BOSDa ini juga masih sangat dibutuhkan sekolah untuk perbaikan sarana," tuturnya.
Pasalnya, kata Nuryadi, BOSDa ini sangat membantu pemenuhan kekurangan dana BOS dari pemerintah pusat yang didapatkan sekolah selama ini.
"Bahkan dengan adanya BOSDa dan BOS dari pusat itu pun dinyatakan sekolah di tingkat dasar (SD) masih kekurangan, kenyataan ini harus kita perjuangkan," tuturnya.
"Hingga tidak terjadi lagi adanya sistem mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari orangtua siswa agar perbaikan sekolah bisa terpenuhi," paparnya.
Menurut Nuryadi, BOSDa perlu dikuatkan lagi alokasinya, selain tidak menapikan untuk kesejahteraan para tenaga pendidik yang tidak masuk Aparatur Sipil Negara (ASN), namun perannya besar mencerdaskan anak bangsa.
"Disdik ingin sekali agar APBD bisa memberikan alokasi yang besar untuk BOSDa ini, sehingga harus ada diatur dalam Perda nantinya," kata Nuryadi.
Menurut dia, pembangunan sarana pendidikan di kota ini memang terus mengalami peningkatan, namun tentunya belum merata betul, sebab ada sebanyak 220 unit total sekolah tingkat dasar (SD) khususnya di daerah ini yang tetap perlu mendapatkan perhatian secara kontinyu.
"Ada lebih 45 ribu siswa di tingkat SD saat ini menempuh pendidikan, kita bersama harus memberi perhatian bagi kelancaran jalannya pendidikan itu dengan sarana dan prasarana yang mencukupi dan stnadar," pungkasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018