Barabai, (Antaranews Kalsel) - Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Ahmad Chairansyah dan Sekretaris Daerah H A Tamzil  mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penggeledahan di ruang kerja dan rumah dinas Bupati Abdul Latif, di Barabai, Sabtu (6/1).

Saat ditanya wartawan, Wabup mengaku bersama Sekda memang sempat ditanya dan dimintai keterangan petugas KPK terkait kebijakan dan surat-menyurat milik Bupati HST.

Terkait gaji PNS yang belum dicairkan, Wabup berjanji secepatnya akan melakukan pengurusan.

"Kami sudah mengutus asisten dan beberapa kepala bagian dan dinas untuk berkonsultasi dengan beberapa Kementerian di Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut, " katanya.

Menurut dia,  ada beberapa berkas terkait gaji PNS yang harus ditandatangani oleh Bupati HST langsung dan tidak bisa diwakilkan.

"Kita berharap, semoga dengan adanya tim yang kami tugaskan tersebut masalah gaji pegawai segera terselesaikan," katanya.

Dia juga meminta masyarakat HST untuk mendoakan Bupati yang terbaik dan tetap tabah menghadapi masalah ini.

"Kami juga meminta masyarakat untuk tetap mengawal dan mendukung kebijakan Bupati untuk memajukan Bumi Murakata," katanya.

Pewarta: M. Taupik Rahman

Editor : Muhammad Taufikurrahman


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018