Rantau, (Antaranews Kalsel) - Potensi perairaian sungai Margasari belum memberikan pendapatan bagi daerah, padahal sektor tersebut cukup menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tapin.
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Anwar Yamini mengatakan bahwa sebenarnya sektor perairan sungai Margasari sangat besar peluangnya dalam memberikan PAD.
"Di sungai Margasari cukup padat lalu lintas kapal tongkang pengangkut batu bara, namun selama ini belum memberikan apa-apa bagi daerah dari jasa tambat kapal pengangkut tersebut," ujarnya.
Selain itu, adanya pelabuhan-pelabuhan dan terminal bongkar muat hasil tambang dan perkebunan yang dikelola oleh perusahan juga belum bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkat PAD.
"Ini menjadi PR bagi kita, karena setiap tahunnya 4 ribu perjalanan pengangkutan hasil bumi yang melakukan aktifitas di sungai Margasari," ujarnya lagi.
Ditahun 2018, Pemkab Tapin melalui Dinas Perhubungan mulai menjejaki kerjasan dengan perusahaan pertambangan dalam pengelolaan pelabuhan dan pengaturan perairan di Sungai Margasari.
"Kita sudah melakukan MoU dengan PT Antang Gunung Meratus dalam hal tersebut, dan kita harap perusahaan lainnya bisa ikut bergabung juga," ujar Anwar.
Dijelaskan Anwar, dalam MoU tersebut, Dishub mempunyai hak dan kewajiban seperti menjamin kelancaran arus barang, mengatur dan mengawasi penggunaan perairan.
Selain itu juga menjamin keamanan dan ketertiban terminal dan pelabuhan, dan menjamin memelihara kelestarian lingkunga terminal dan pelabuhan.
"Kita akan terus melakukan kajian-kajian dalam hal ini, agar kita benar-benar bisa memaksimalkan PAD dari sektor perairan ini," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Anwar Yamini mengatakan bahwa sebenarnya sektor perairan sungai Margasari sangat besar peluangnya dalam memberikan PAD.
"Di sungai Margasari cukup padat lalu lintas kapal tongkang pengangkut batu bara, namun selama ini belum memberikan apa-apa bagi daerah dari jasa tambat kapal pengangkut tersebut," ujarnya.
Selain itu, adanya pelabuhan-pelabuhan dan terminal bongkar muat hasil tambang dan perkebunan yang dikelola oleh perusahan juga belum bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkat PAD.
"Ini menjadi PR bagi kita, karena setiap tahunnya 4 ribu perjalanan pengangkutan hasil bumi yang melakukan aktifitas di sungai Margasari," ujarnya lagi.
Ditahun 2018, Pemkab Tapin melalui Dinas Perhubungan mulai menjejaki kerjasan dengan perusahaan pertambangan dalam pengelolaan pelabuhan dan pengaturan perairan di Sungai Margasari.
"Kita sudah melakukan MoU dengan PT Antang Gunung Meratus dalam hal tersebut, dan kita harap perusahaan lainnya bisa ikut bergabung juga," ujar Anwar.
Dijelaskan Anwar, dalam MoU tersebut, Dishub mempunyai hak dan kewajiban seperti menjamin kelancaran arus barang, mengatur dan mengawasi penggunaan perairan.
Selain itu juga menjamin keamanan dan ketertiban terminal dan pelabuhan, dan menjamin memelihara kelestarian lingkunga terminal dan pelabuhan.
"Kita akan terus melakukan kajian-kajian dalam hal ini, agar kita benar-benar bisa memaksimalkan PAD dari sektor perairan ini," pungkasnya.
Editor : Muhammad Husien Asy'ari
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018