![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/61648/catatan-akhir-tahun-martapura-wujudkan-mimpi-meniadakankan-jamban-apung&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/10/20161025IMG-20161022-WA0004.jpg&description=Catatan Akhir Tahun - Martapura Wujudkan "Mimpi" Meniadakankan Jamban Apung ){kind=link}
Martapura, (Antaranews Kalsel) - Di sepanjang tepi Sungai Martapura terlihat jamban-jamban apung, suatu pemandangan yang sudah lama terlihat di tempat tersebut dan menjadi tantangan bagi Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Khalilurrahman untuk menghapuskannya agar sungai menjadi bersih dan sehat.
Meski pun tidak mudah, "mimpi" bupati yang memimpin Banjar sejak Februari 2016 hingga tahun 2021 itu bukan tak mungkin terwujud jika seluruh pihak mendukung program kelestarian sungai itu.
"Kami ingin Sungai Martapura kembali bersih, tidak ada lagi jamban apung yang memenuhi sisi kiri maupun kanan badan sungai sehingga kualitas airnya tidak tercemar bakteri yang bisa mengancam kesehatan manusia," ujarnya.
Sekitar lima ribu jamban semi permanen yang dibangun di tepi sungai Martapura sehari-hari digunakan oleh warga untuk membuang hajat dan secara bertahap melalui program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Banjar keberadaan jaman tersebut akan dihapus dari bantaran sungai tersebut.
Menghapus keberadaan jamban apung yang dibangun masyarakat di sepanjang sisi Sungai Martapura, tidak mudah karena selama puluhan tahun warga sudah terbiasa menggunakan fasilitas umum seperti itu.
Adalah suatu tantangan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang selama ini memakai jamban apung untuk beralih ke toilet darat yang dibangun di setiap rumah layaknya fasilitas yang tersedia di setiap rumah dan untuk mencegah pencemaran sungai dari limbah manusia.
Pemerintah Kabupaten menargetkan penghapusan jamban apung selama lima tahun kepemimpinan Bupati Khalilurrahman dan wakilnya Saidi Mansyur secara bertahap akan menghapus sebanyak seribu jamban hingga akhir 2021.
Sejak menjabat pada awal Februari 2016, bupati yang juga ulama sepuh Kabupaten Banjar itu sudah meniadakan 264 jamban apung di sepanjang sisi sungai Martapura, masing-masing sebanyak 32 jamban pada 2016 disusul program tahun 2017 berhasil menghapuskan 232 buah.
Target untuk tahun 2018 sebanyak 270 unit jamban, kemudian 434 jamban lagi pada tahun 2019 dan 304 jamban untuk 20120
"Harapan kami, sesuai target hingga akhir masa jabatan sebanyak 1.000 jamban berhasil ditiadakan. Paling tidak, kita sudah mengurangi jamban yang keberadaannya bisa merusak sungai dan ekosistemnya," ujar bupati suatu saat.
Ditekankan, keberhasilan wujudkan "mimpi" tidak terlepas dukungan seluruh pihak dalam program yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjar hingga tiga tahun ke depan selama kepemimpinannya.
Pihak lain yang terlibat yakni Dinas PUPR Kalsel melalui dukungan pendanaan maupun personel TNI dibantu aparatur desa dan kecamatan yang melaksanakan pembangunan ratusan toilet darat untuk menggantikan jamban apung di tepi sungai.
"Kami bersyukur, banyak pihak yang ikut terlibat langsung dalam upaya untuk menghapuskan jamban apung. Meski pun masih belum seluruhnya, tetapi langkah ini sudah menunjukkan komitmen dalam melestarikan sungai," ujarnya.
Utamakan Pendekatan ke Masyarakat
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya untuk mewujudkan "mimpi" bupati tersebut adalah dengan melakukan pola pendekatan kepada masyarakat yang menjadi pengguna toilet umum di tepi sungai itu.
Ia mengakui bahwa pekerjaan tersebut tidak mudah mengingat jamban apung sudah puluhan tahun digunakan oleh masyarakat. Namun melalui pendekatan, bisa meyakinkan masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan yang kurang sehat dan beralih memakai toilet darat.
Hilman didamping Kepala Bidang Cipta Karya Galuh Tantri Narindra, menjelaskan bahwa pendekatan dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat dari rumah ke rumah guna menjelaskan program penghausan jamban apung dan menggantinya dengan toilet darat.
Semula cukup banyak masyarakat yang menolak program penghapusan jamban apung karena mereka merasa sudah nyaman menggunakan jamban terapung yang sudah turun-menurun dilakukan di tepi sungai tersebut.
"Memang cukup banyak warga yang tidak mau jamban apung dihapus, tetapi kami jelasnya bahwa toilet di rumah sendiri jauh lebih nyaman dan sehat, akhirnya mereka mau menerima `septic tank` kemudian membangun ruang untuk toilet d irumahnya," ujar dia.
Berkat pendekatan yang dilakukan langsung ke masyarakat, sudah terealisasi 800 unit toilet individual yang dibangun di rumah-rumah penduduk dan mereka tidak lagi menggunakan jamban apung di tepian sungai.
PUPR hanya menyerahkan bantuan `septic tank` sebanyak 600 unit dari sumber DAK dan 200 unit dari APBD melalui dana hibah air limbah, sedangkan pembangunan toilet dilakukan langsung oleh masyarakat sebagai pemilik rumahnya.
Ratusan WC individual itu tersebar pada tiga kecamatan yang meliputi 18 desa dan kini menjadi contoh bagi desa-desa lain yang warganya masih banyak memakai jamban apung di sepanjang bantara Sungai Martapura untuk membuang hajat.
Tiga kecamatan yang menjadi "pilot project" program perbaikan sanitasi lingkungan yakni Kecamatan Martapura Kota, Martapura Barat dan Kecamatan Martapura Timur dengan jumlah desa yang berbeda-beda jumlah jambannya.
"Kami berkeyakinan, program bupati menghapuskan jamban apung bertahap terealisasi. Apalagi banyak pihak yang mendukung disamping kesediaan masyarakat mau beralih dari jamban apung di sungai ke toilet di darat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Meski pun tidak mudah, "mimpi" bupati yang memimpin Banjar sejak Februari 2016 hingga tahun 2021 itu bukan tak mungkin terwujud jika seluruh pihak mendukung program kelestarian sungai itu.
"Kami ingin Sungai Martapura kembali bersih, tidak ada lagi jamban apung yang memenuhi sisi kiri maupun kanan badan sungai sehingga kualitas airnya tidak tercemar bakteri yang bisa mengancam kesehatan manusia," ujarnya.
Sekitar lima ribu jamban semi permanen yang dibangun di tepi sungai Martapura sehari-hari digunakan oleh warga untuk membuang hajat dan secara bertahap melalui program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Banjar keberadaan jaman tersebut akan dihapus dari bantaran sungai tersebut.
Menghapus keberadaan jamban apung yang dibangun masyarakat di sepanjang sisi Sungai Martapura, tidak mudah karena selama puluhan tahun warga sudah terbiasa menggunakan fasilitas umum seperti itu.
Adalah suatu tantangan untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang selama ini memakai jamban apung untuk beralih ke toilet darat yang dibangun di setiap rumah layaknya fasilitas yang tersedia di setiap rumah dan untuk mencegah pencemaran sungai dari limbah manusia.
Pemerintah Kabupaten menargetkan penghapusan jamban apung selama lima tahun kepemimpinan Bupati Khalilurrahman dan wakilnya Saidi Mansyur secara bertahap akan menghapus sebanyak seribu jamban hingga akhir 2021.
Sejak menjabat pada awal Februari 2016, bupati yang juga ulama sepuh Kabupaten Banjar itu sudah meniadakan 264 jamban apung di sepanjang sisi sungai Martapura, masing-masing sebanyak 32 jamban pada 2016 disusul program tahun 2017 berhasil menghapuskan 232 buah.
Target untuk tahun 2018 sebanyak 270 unit jamban, kemudian 434 jamban lagi pada tahun 2019 dan 304 jamban untuk 20120
"Harapan kami, sesuai target hingga akhir masa jabatan sebanyak 1.000 jamban berhasil ditiadakan. Paling tidak, kita sudah mengurangi jamban yang keberadaannya bisa merusak sungai dan ekosistemnya," ujar bupati suatu saat.
Ditekankan, keberhasilan wujudkan "mimpi" tidak terlepas dukungan seluruh pihak dalam program yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjar hingga tiga tahun ke depan selama kepemimpinannya.
Pihak lain yang terlibat yakni Dinas PUPR Kalsel melalui dukungan pendanaan maupun personel TNI dibantu aparatur desa dan kecamatan yang melaksanakan pembangunan ratusan toilet darat untuk menggantikan jamban apung di tepi sungai.
"Kami bersyukur, banyak pihak yang ikut terlibat langsung dalam upaya untuk menghapuskan jamban apung. Meski pun masih belum seluruhnya, tetapi langkah ini sudah menunjukkan komitmen dalam melestarikan sungai," ujarnya.
Utamakan Pendekatan ke Masyarakat
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Mokhammad Hilman mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya untuk mewujudkan "mimpi" bupati tersebut adalah dengan melakukan pola pendekatan kepada masyarakat yang menjadi pengguna toilet umum di tepi sungai itu.
Ia mengakui bahwa pekerjaan tersebut tidak mudah mengingat jamban apung sudah puluhan tahun digunakan oleh masyarakat. Namun melalui pendekatan, bisa meyakinkan masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan yang kurang sehat dan beralih memakai toilet darat.
Hilman didamping Kepala Bidang Cipta Karya Galuh Tantri Narindra, menjelaskan bahwa pendekatan dilakukan dengan mendatangi langsung masyarakat dari rumah ke rumah guna menjelaskan program penghausan jamban apung dan menggantinya dengan toilet darat.
Semula cukup banyak masyarakat yang menolak program penghapusan jamban apung karena mereka merasa sudah nyaman menggunakan jamban terapung yang sudah turun-menurun dilakukan di tepi sungai tersebut.
"Memang cukup banyak warga yang tidak mau jamban apung dihapus, tetapi kami jelasnya bahwa toilet di rumah sendiri jauh lebih nyaman dan sehat, akhirnya mereka mau menerima `septic tank` kemudian membangun ruang untuk toilet d irumahnya," ujar dia.
Berkat pendekatan yang dilakukan langsung ke masyarakat, sudah terealisasi 800 unit toilet individual yang dibangun di rumah-rumah penduduk dan mereka tidak lagi menggunakan jamban apung di tepian sungai.
PUPR hanya menyerahkan bantuan `septic tank` sebanyak 600 unit dari sumber DAK dan 200 unit dari APBD melalui dana hibah air limbah, sedangkan pembangunan toilet dilakukan langsung oleh masyarakat sebagai pemilik rumahnya.
Ratusan WC individual itu tersebar pada tiga kecamatan yang meliputi 18 desa dan kini menjadi contoh bagi desa-desa lain yang warganya masih banyak memakai jamban apung di sepanjang bantara Sungai Martapura untuk membuang hajat.
Tiga kecamatan yang menjadi "pilot project" program perbaikan sanitasi lingkungan yakni Kecamatan Martapura Kota, Martapura Barat dan Kecamatan Martapura Timur dengan jumlah desa yang berbeda-beda jumlah jambannya.
"Kami berkeyakinan, program bupati menghapuskan jamban apung bertahap terealisasi. Apalagi banyak pihak yang mendukung disamping kesediaan masyarakat mau beralih dari jamban apung di sungai ke toilet di darat," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018