Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan melalui Dinas Perikanan bantu petani nelayan menyerap dana bantuan hibah dari pemerintah pusat melalui pembinaan kelembagaan.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhammad Suriani di Amuntai, Selasa mengatakan, pemerintah pusat mempunyai dana
hibah cukup besar namun terkendala penyerapannya disebabkan kelembagaan petani yang secara administratif masih lemah.
"Pemerintah pusat mensyaratkan kelompok tani berbadan hukum untuk bisa menerima dana hibah ini, namun kebanyakan petani didaerah kita merupakan
petani kecil yang hendaknya dipermudah persyaratannya untuk menerima bantuan hibah," ujar Suriani.
Suriani mengatakan, tani nelayan di Kabupaten HSU umumnya nelayan perikanan tangkap diperairan umum, sedangkan menurutnya pemerintah pusat cenderung
menyasar nelayan besar di daerah pesisir yang bermodalkan milyaran rupiah untuk tujuan ekspor.
Ia mengatakan, masih banyak petani di Kabupaten HSU belum berbadan hukum dan pengelolaan administrasi kelompok yang masih rendah sehingga banyak
program dana hibah yang tidak terserap untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Seiring kegiatan temu muka dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor pertanian di Alabio, Dinas Perikanan menghadirkan narasumber dari Kantor
Notaris, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Asuransi Jasindo.
Suriani berharap lebih banyak petani nelayan didaerahnya menjadi peserta Asuransi Perikanan melalui Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi.
"Sudah ada dua nelayan di Kabupaten HSU yang mendapat klaim Asuransi dari PT.Jasindo sebesar Rp160 juta rupiah yang bisa membantu keluarganya meneruskan
usaha perikanan," terang Suriani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Muhammad Suriani di Amuntai, Selasa mengatakan, pemerintah pusat mempunyai dana
hibah cukup besar namun terkendala penyerapannya disebabkan kelembagaan petani yang secara administratif masih lemah.
"Pemerintah pusat mensyaratkan kelompok tani berbadan hukum untuk bisa menerima dana hibah ini, namun kebanyakan petani didaerah kita merupakan
petani kecil yang hendaknya dipermudah persyaratannya untuk menerima bantuan hibah," ujar Suriani.
Suriani mengatakan, tani nelayan di Kabupaten HSU umumnya nelayan perikanan tangkap diperairan umum, sedangkan menurutnya pemerintah pusat cenderung
menyasar nelayan besar di daerah pesisir yang bermodalkan milyaran rupiah untuk tujuan ekspor.
Ia mengatakan, masih banyak petani di Kabupaten HSU belum berbadan hukum dan pengelolaan administrasi kelompok yang masih rendah sehingga banyak
program dana hibah yang tidak terserap untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Seiring kegiatan temu muka dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor pertanian di Alabio, Dinas Perikanan menghadirkan narasumber dari Kantor
Notaris, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Asuransi Jasindo.
Suriani berharap lebih banyak petani nelayan didaerahnya menjadi peserta Asuransi Perikanan melalui Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi.
"Sudah ada dua nelayan di Kabupaten HSU yang mendapat klaim Asuransi dari PT.Jasindo sebesar Rp160 juta rupiah yang bisa membantu keluarganya meneruskan
usaha perikanan," terang Suriani.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017