Manokwari, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan Teluk Wondama telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)
"Itu penetapan Kementerian Pariwisata. Teluk Wondama masuk dalam destinasi wisata unggulan sehingga berhak mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat untuk penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana penunjang kepariwisataan," kata dia di Manokwari, Selasa.
Gubernur Dominggus meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama merespons kebijakan pemerintah pusat itu dengan menjadikan sektor pariwisata dalam program prioritas pembangunan daerah.
Ia juga minta Dinas Pariwisata setempat merevisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDa) dan disinkronkan dengan RIPPDa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi serta RIPP nasional.
"Dengan demikian, pembangunan pariwisata Teluk Wondama terarah dan tepat sasaran," kata dia.
Menurut dia, pembangunan pariwisata bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemangku kepentingan dan instansi lain pun wajib terlibat sesuai peran masing-masing.
Dominggus berpesan seluruh organisasi perangkat daerah menjauhi sikap ego sektoral karena hal itu dapat menjadi penghambat dalam pembangunan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama Frans Mosmafa pada wawancara sebelumnya menuturkan di daerah tersebut akan dibuka kawasan ekonomi khusus (KEK) pengembangan pariwisata.
Pemerintah telah memilih dua lokasi yang kelak menjadi fokus pengembangan pariwisata.
"Ada dua wilayah yang dipilih menjadi calon lokasi KEK, yakni Distrik Teluk Duairi dan Distrik Rumberpon. Dua distrik ini memiliki potensi besar dan lokasinya strategis," kata Frans./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Itu penetapan Kementerian Pariwisata. Teluk Wondama masuk dalam destinasi wisata unggulan sehingga berhak mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat untuk penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana penunjang kepariwisataan," kata dia di Manokwari, Selasa.
Gubernur Dominggus meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama merespons kebijakan pemerintah pusat itu dengan menjadikan sektor pariwisata dalam program prioritas pembangunan daerah.
Ia juga minta Dinas Pariwisata setempat merevisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDa) dan disinkronkan dengan RIPPDa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi serta RIPP nasional.
"Dengan demikian, pembangunan pariwisata Teluk Wondama terarah dan tepat sasaran," kata dia.
Menurut dia, pembangunan pariwisata bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemangku kepentingan dan instansi lain pun wajib terlibat sesuai peran masing-masing.
Dominggus berpesan seluruh organisasi perangkat daerah menjauhi sikap ego sektoral karena hal itu dapat menjadi penghambat dalam pembangunan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Teluk Wondama Frans Mosmafa pada wawancara sebelumnya menuturkan di daerah tersebut akan dibuka kawasan ekonomi khusus (KEK) pengembangan pariwisata.
Pemerintah telah memilih dua lokasi yang kelak menjadi fokus pengembangan pariwisata.
"Ada dua wilayah yang dipilih menjadi calon lokasi KEK, yakni Distrik Teluk Duairi dan Distrik Rumberpon. Dua distrik ini memiliki potensi besar dan lokasinya strategis," kata Frans./f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017