Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kota Banjarmasin mensahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 dengan besaran Rp1.620.990.204.050 pada rapat paripurna istimewa di gedung dewan kota, Jumat.
Disampaikan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin H Fathurrahim dalam sambutannya dirapat tersebut, bahwa APBD 2018 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp760.771.045.050, sementara itu anggaran belanja langsung sebesar Rp860.219.159.000.
Sementara itu, kata dia, untuk proyeksi pendapatan sebesar Rp1.543.240.240.050. Yakni, dari dana perimbangan sebesar Rp1.020.730.868.000, dan Pendapatan Ali Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp327.396.369.050 dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp195.112.967.000.
Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan rasa syukurnya APBD 2018 disahkan tepat waktu, hingga mengapresiasi semua pihak yang terlibat didalamnya, termasuk DPRD Kota Banjarmasin yang sudah memberikan kesepakatannya.
"Ini nantinya akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi, semua catatan yang akan diberikan dengan rancangan APBD 2018 ini akan kita sesuaikan," paparnya.
Diakuinya, APBD Kota Banjarmasin pada 2018 ini ada depisit sekitar Rp77 miliar, namun ini akan bisa tertutupi dari pembiayaan hingga tidak ada akan menjadi masalah.
"Namun intinya APBD 2018 ini ada peningkatan dari tahun lalu, yang diharapkan dengan terjadinya peningkatan ekonomi di daerah ini," ujarnya.
Sehingga, papar dia, PAD 2018 pun ditingkatkan sekitar 1,63 persen dari tahun lalu, sebab harapan sektor pariwisata dan lainnya akan menjadi potensi menggali peningkatan PAD tersebut.
"Termasuk akan banyaknya even-even yang diselenggarakan di daerah ini yang bertarap nasional tahun akan datang diharapkan juga menjadi sumber peningkatan PAD," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda mengharapkan, APBD 2018 akan dapat terserap maksimal, hingga tidak terjadi silpa yang menjadi kerugian bagi percepatan pembangunan.
"Kita dilegislatif akan melakukan pengawasan serius untuk penggunaan anggaran ini, hingga semuanya dapat terserap sesuai target yang sudah disepakati," paparnya.
Bagi dia, keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah kota jika anggaran yang dapat terserap maksimal dengan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, hingga tercipta kesejahteraan.
"Tentunya pembangunan di daerah ini harus berkeadilan, sehingga tercipta kesejahteraan itu," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Disampaikan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin H Fathurrahim dalam sambutannya dirapat tersebut, bahwa APBD 2018 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp760.771.045.050, sementara itu anggaran belanja langsung sebesar Rp860.219.159.000.
Sementara itu, kata dia, untuk proyeksi pendapatan sebesar Rp1.543.240.240.050. Yakni, dari dana perimbangan sebesar Rp1.020.730.868.000, dan Pendapatan Ali Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp327.396.369.050 dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp195.112.967.000.
Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan rasa syukurnya APBD 2018 disahkan tepat waktu, hingga mengapresiasi semua pihak yang terlibat didalamnya, termasuk DPRD Kota Banjarmasin yang sudah memberikan kesepakatannya.
"Ini nantinya akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi, semua catatan yang akan diberikan dengan rancangan APBD 2018 ini akan kita sesuaikan," paparnya.
Diakuinya, APBD Kota Banjarmasin pada 2018 ini ada depisit sekitar Rp77 miliar, namun ini akan bisa tertutupi dari pembiayaan hingga tidak ada akan menjadi masalah.
"Namun intinya APBD 2018 ini ada peningkatan dari tahun lalu, yang diharapkan dengan terjadinya peningkatan ekonomi di daerah ini," ujarnya.
Sehingga, papar dia, PAD 2018 pun ditingkatkan sekitar 1,63 persen dari tahun lalu, sebab harapan sektor pariwisata dan lainnya akan menjadi potensi menggali peningkatan PAD tersebut.
"Termasuk akan banyaknya even-even yang diselenggarakan di daerah ini yang bertarap nasional tahun akan datang diharapkan juga menjadi sumber peningkatan PAD," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hj Ananda mengharapkan, APBD 2018 akan dapat terserap maksimal, hingga tidak terjadi silpa yang menjadi kerugian bagi percepatan pembangunan.
"Kita dilegislatif akan melakukan pengawasan serius untuk penggunaan anggaran ini, hingga semuanya dapat terserap sesuai target yang sudah disepakati," paparnya.
Bagi dia, keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah kota jika anggaran yang dapat terserap maksimal dengan mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, hingga tercipta kesejahteraan.
"Tentunya pembangunan di daerah ini harus berkeadilan, sehingga tercipta kesejahteraan itu," pungkasnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017