Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia H Soeharsojo mengatakan pada 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucurkan dana perbaikan sekolah rusak sebesar Rp10,7 triliun.
Menurut Soeharsojo di Banjarmasin, Selasa, pada penutupan Rakerda Gapensi Kalsel, dana proyek tersebut antara lain dikucurkan ke Kalimantan Selatan.
"Saya rasa ini adalah kesempatan bagi kontraktor kecil untuk bisa menggarapnya," katanya. Sesuai ketentuan Mendiknas, tambah dia, dana Rp10,7 triliun tersebut bisa dikelelola oleh masing-masing komite sekolah dalam hal ini adalah guru dan orang tua murid.
"Tetapi keputusan tersebut saya protes karena tidak mungkin guru ataupun orang tua murid mengurusi pekerjaan pembangunan, yang bukan bidangnya," katanya.
Selayaknya, tambah dia, pekerjaan tersebut diserahkan kepada kontraktor yang memang telah memiliki keahlian khusus dalam bidang pembangunan.
"Bagaimana mungkin guru disuruh mencari pasir ataupun bahan bangunan lainnya, kalau sekolahnya ambruk setelah dibangun, bagaimana pertanggungjawabannya," katanya.
Selain itu, bila guru harus mengurusi pembangunan, tambah dia, jangan-jangan nanti malah lupa untuk mengajar.
Terhadap protes tersebut, kata dia, telah mendapatkan tanggapan agar pembangunan sekolah tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan oleh pihaknya yang memang bekerja di bidangnya.
Menurut Soeharsojo, di Kalsel terdapat 1.600 anggota Gapensi dan 80-90 persen di antaranya merupakan kontraktor sekala kecil dan menengah dan sisanya adalah konraktor besar.
Kontraktor-kontraktor kecil tersebut, kata dia, harus mendapatkan pembinaan khusus dan lebih intensif dari pemerintah terutama menghadapi persaingan bebas 2015.
Menurut dia, kelemahan kontraktor kecil nasional adalah permodalan, peralatan dan sumber daya manusia, yang mulai saat ini harus terus dilakukan pembenahan secara serius./D/ DÂ
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012