Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Politik transaksional yang masih membelenggu sistem demokrasi
di Indonesia saat ini harus diputus, sehingga didapatkan pemimpin yang
benar-benar amanah tanpa korupsi.
Hal itu dikatakan Prof Denny Indrayana saat Kuliah Umum dengan tema "Isu Ketatanegaraan Terkini" di Fakuktas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kamis (2/10).
Menurut Deny, hubungan antara pengusaha dan penguasa jadi semakin langgeng lantaran politik transaksional tumbuh subur dari tingkat pusat hingga daerah.
"Percuma sumber daya alamnya bagus kalau penguasanya masih koruptif, tidak akan membawa manfaat bagi rakyat, justru mendatangkan kemuderatan," tegas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada itu.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itupun berharap mahasiswa bisa menggaungkan semangat perubahan dari politik uang menjadi politik bersih tanpa adanya tekanan dalam memilih pemimpin.
"Rakyat harus kita sadarkan, jangan untuk menentukan pilihan menunggu siapa yang memberi uang. Jadi pilihlah berdasarkan hati nurani," tegas pria yang juga menjadi dosen tamu di Melbourne Law School itu.
Sementara Dekan Fakultas Hukum ULM Dr H Mohammad Effendy saat memberi sambutan ketika membuka kuliah umum itu mengungkapkan, kehadiran akademisi dan sekaligus aktivis sekelas Denny Indrayana suatu kehormatan bagi kampusnya.
"Apalagi Denny putra asli daerah orang Banjar, tentu ilmu dan pengalamannya bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa dan juga dosen untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan khususnya," jelas Effendy.
Salah satu yang dibahas Denny dalam materinya, yakni perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Momen ketatanegaraan tersebut tentu sangat menarik khalayak karena adanya Undang-Undang Pemilu yang memastikan jadwal pelaksanaan Pilpres akan digelar bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) anggota DPR RI.
Isu Pilpres itu tentu relevan dengan kajian mahasiswa di bidang hukum. Untuk itu, mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami momentum besar bangsa Indonesia tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Hal itu dikatakan Prof Denny Indrayana saat Kuliah Umum dengan tema "Isu Ketatanegaraan Terkini" di Fakuktas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kamis (2/10).
Menurut Deny, hubungan antara pengusaha dan penguasa jadi semakin langgeng lantaran politik transaksional tumbuh subur dari tingkat pusat hingga daerah.
"Percuma sumber daya alamnya bagus kalau penguasanya masih koruptif, tidak akan membawa manfaat bagi rakyat, justru mendatangkan kemuderatan," tegas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada itu.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itupun berharap mahasiswa bisa menggaungkan semangat perubahan dari politik uang menjadi politik bersih tanpa adanya tekanan dalam memilih pemimpin.
"Rakyat harus kita sadarkan, jangan untuk menentukan pilihan menunggu siapa yang memberi uang. Jadi pilihlah berdasarkan hati nurani," tegas pria yang juga menjadi dosen tamu di Melbourne Law School itu.
Sementara Dekan Fakultas Hukum ULM Dr H Mohammad Effendy saat memberi sambutan ketika membuka kuliah umum itu mengungkapkan, kehadiran akademisi dan sekaligus aktivis sekelas Denny Indrayana suatu kehormatan bagi kampusnya.
"Apalagi Denny putra asli daerah orang Banjar, tentu ilmu dan pengalamannya bisa diambil oleh adik-adik mahasiswa dan juga dosen untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan khususnya," jelas Effendy.
Salah satu yang dibahas Denny dalam materinya, yakni perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Momen ketatanegaraan tersebut tentu sangat menarik khalayak karena adanya Undang-Undang Pemilu yang memastikan jadwal pelaksanaan Pilpres akan digelar bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) anggota DPR RI.
Isu Pilpres itu tentu relevan dengan kajian mahasiswa di bidang hukum. Untuk itu, mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami momentum besar bangsa Indonesia tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017