Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), Samsul Rizal melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) di Jakarta Selatan.
Audiensi tersebut difasilitasi oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda guna menyampaikan langsung kondisi kebutuhan aparatur di daerah, termasuk memperjuangkan nasib PPPK paruh waktu.
"Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta fasilitasi yang diberikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) dapat menyampaikan langsung kondisi kebutuhan aparatur di daerah," kata Bupati Samsul Rizal di Barabai.
Baca juga: Bupati HST tingkatkan kepatuhan pelayanan publik jadi 93,57 persen
Bupati Rizal memaparkan kondisi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab HST yang saat ini masih mengalami kekurangan cukup signifikan.
Berdasarkan peta jabatan, kebutuhan keseluruhan formasi di Kabupaten HST mencapai 9.747 orang, namun jumlah pegawai yang tersedia dalam penganggaran saat ini hanya sekitar 5.004 orang.
"Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4.743 pegawai,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab HST juga memiliki tenaga paruh waktu sebanyak 980 orang yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan status kepegawaiannya.
Bupati Rizal menambahkan, berdasarkan hasil penerimaan CPNS terbaru dan setelah dilakukan pembahasan bersama tim keuangan daerah, kemampuan anggaran Kabupaten HST saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 230 orang atau kurang dari 30 persen dari kebutuhan pegawai yang ada.
Baca juga: Bupati HST: setiap PPPK harus mampu menunjukkan kinerja terbaik
“Apabila tenaga paruh waktu dijadikan penuh waktu, maka kekurangan pegawai masih tersisa sekitar 3.763 orang. Karena itu kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari Kementerian PANRB terkait pemenuhan kebutuhan ASN di daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, keterbatasan jumlah pegawai tentu berdampak terhadap optimalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Kami terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan aparatur dapat terpenuhi secara bertahap sesuai kemampuan daerah," ujarnya.
Lewat audiensi itu diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan kebutuhan formasi ASN di Kabupaten HST guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung jalannya roda pemerintahan yang lebih optimal.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026