Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak realisasi pembangunan Terminal Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, menyusul kian meningkatnya arus lalu lintas dan untuk mendukung kelancaran perekonomian masyarakat di daerah perbatasan itu.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah menandaskan hal itu usai mendampingi Komisi II dalam rapat konsultasi di Dinas Perhubungan Provinsi terkait rencana pendirian Terminal Sengayam.
Alfisah menjelaskan, Sengayam adalah daerah perbatasan dengan Provinsi Kalsel dengan Provinsi Kaltim yang intensitas roda perekonomiannya kian menggeliat dan meningkat.
"Sehingga perlu dilakukan langkah nyata dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut, salah satunya pendirian terminal yang melayani rute transit antar provinsi," kata Alfisah.
Dari hasil konsultasi dan koordinasi legislatif di provinsi, pendirian terminal di daerah perbatasan harus dengan tipe A, karena harus dapat melayani transit moda transportasi antar provinsi.
Sehubungan dengan hal itu, lanjut dia, menyangkut regulasi pendirian terminal tipe A merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan ranah provinsi.
Termasuk dalam penganggaran, pendirian terminal tipe A menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti atas hasil konsultasi dengan provinsi tersebut, politisi Partai Nasdem ini bersama pihak terkait akan mengagendakan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Tujuannya agar pendirian terminal tipe A di Sengayam yang saat ini ketersediaan lahan sudah terpenuhi itu, segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Mengingat kian mendesaknya kebutuhan akan fasilitas publik tersebut bagi Kabupaten Kotabaru dalam mendukung perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan sekitarnya.
Hal itu sebagai langkah agar peredaran uang dan geliat perekonomian justru dinikmati provinsi tetangga karena ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana jauh lebih lengkap.
"Jangan sampai kita (Kotabaru) yang notabene tempat tenaga kerja bekerja karena sumber daya alam seperti perkebunan dan potensi lain, hasilnya justru dibelanjakan ke provinsi tetangga," ujarnya.
Oleh sebab itu, perlu didirikan berbagai fasilitas penunjang bagi masyarakat dalam beraktivitas dan menjalankan roda perekonomiannya, seperti pasar, lembaga keuangan dan sarana prasarana lain termasuk terminal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah menandaskan hal itu usai mendampingi Komisi II dalam rapat konsultasi di Dinas Perhubungan Provinsi terkait rencana pendirian Terminal Sengayam.
Alfisah menjelaskan, Sengayam adalah daerah perbatasan dengan Provinsi Kalsel dengan Provinsi Kaltim yang intensitas roda perekonomiannya kian menggeliat dan meningkat.
"Sehingga perlu dilakukan langkah nyata dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut, salah satunya pendirian terminal yang melayani rute transit antar provinsi," kata Alfisah.
Dari hasil konsultasi dan koordinasi legislatif di provinsi, pendirian terminal di daerah perbatasan harus dengan tipe A, karena harus dapat melayani transit moda transportasi antar provinsi.
Sehubungan dengan hal itu, lanjut dia, menyangkut regulasi pendirian terminal tipe A merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan ranah provinsi.
Termasuk dalam penganggaran, pendirian terminal tipe A menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti atas hasil konsultasi dengan provinsi tersebut, politisi Partai Nasdem ini bersama pihak terkait akan mengagendakan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Tujuannya agar pendirian terminal tipe A di Sengayam yang saat ini ketersediaan lahan sudah terpenuhi itu, segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Mengingat kian mendesaknya kebutuhan akan fasilitas publik tersebut bagi Kabupaten Kotabaru dalam mendukung perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan sekitarnya.
Hal itu sebagai langkah agar peredaran uang dan geliat perekonomian justru dinikmati provinsi tetangga karena ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana jauh lebih lengkap.
"Jangan sampai kita (Kotabaru) yang notabene tempat tenaga kerja bekerja karena sumber daya alam seperti perkebunan dan potensi lain, hasilnya justru dibelanjakan ke provinsi tetangga," ujarnya.
Oleh sebab itu, perlu didirikan berbagai fasilitas penunjang bagi masyarakat dalam beraktivitas dan menjalankan roda perekonomiannya, seperti pasar, lembaga keuangan dan sarana prasarana lain termasuk terminal.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017